Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2018. Terasa spesial, malam penyerahan ini dihibur oleh penampilan musisi kenamaan Indonesia, Katon Bagaskara, di Halaman Depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat malam (5/1/18).

Aher memaparkan dalam arahannya, bahwa Volume APBD Jabar TA 2018 sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 3,37% dari Tahun 2017. Pendapatan Daerah sebesar Rp 31,961 Triliun lebih atau naik 4,65% dari Tahun 2017 dan Belanja Daerah sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 2,25% dari Tahun 2017.

Anggaran ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun, kata Aher, Pemerintah melalui anggaran ini hanya menyumbang sekitar 15% pada pertumbuhan ekonomi, namun memiliki jumlah atau nominal yang besar hanya dari satu entitas, yaitu Pemerintah.

“Meskipun masyarakat itu men-triger (memicu) perekonomian 85 persen tapi kan sangat luas cakupannya, sangat banyak yang belanjanya. Tapi kalau Pemerintah satu entitas belanja dari Pemerintah itu 15 persen. Ini (Pemerintah) kelompok belanja terbesar yang ada di negeri kita dan negeri-negeri manapun,” jelas Aher.

“Dalam makro ekonomi, ini (anggaran Pemerintah) menjadi faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam belanja pengeluaran yang menggambarkan pertumbuham ekonomi kita. Ada konsumsi, investasi, ada ekspor-impor, dan belanja negara atau government spending,” tambahnya.

Dengan begitu, menurut Aher, anggaran Belanja Negara harus ditata dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang ditandai dengan denyut ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan pendapatan/pengeluaran masyarakat yang meningkat.

“Mari kita jadikan Belanja Pemerintah ini menjadi belanja yang terbaik, efektif, efisien,” ajak Aher.

“Untuk itu, saya meminta kepada para Kepala OPD untuk membimbing, mengawasi, sekaligus melakukan penelaahan terhadap jenis-jenis rincian belanja oleh para staff atau Eselon IV dan Eselon III. Muaranya tentu ada pada pimpinan OPD selaku Eselon II,” pintanya.

“Kita ingin rupiah demi rupiah itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Tidak ada rupiah demi rupiah yang menjadi penyimpangan,” harap Aher.

Aher juga meminta kepada para pelaksana APBD — baik itu untuk Belanja Langsung, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, maupun Belanja Keuangan ke kabupaten/kota seluruhnya dibelanjakan pada pos-pos anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat. “Mari kita pertanggungjawabkan anggaran ini dengan pertanggungjawabkan dunia-akhirat sekaligus. Di dunia kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Inspektorat, di hadapan BPKP, atau di hadapan BPK paling hebat. Pada saat yang sama, mari kita pertanggungjawabkan juga anggaran ini dengan pertanggungjawaban akhirat di hadapan Allah SWT, yang tidak bisa berlari sedikit pun ketika kita melakukan penyimpangan yang disengaja,” ujar Aher.

Arah kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, akan diarahkan untuk:
1. BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) untuk SMA/SMK;
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB);
3. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
4. Pembangunan rumah sakit serta pengadaan alat kesehatan;
5. Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat dan Penyelesaian Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar;
6. Rehabilitasi Rutilahu Perkotaan dam Perdesaan;
7. Infrastruktur dan Kinerja Aparatur Desa;
8. Pemenuhan cadangan pangan;
9. Pendukungan Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak;
10. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi;
11. Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur strategis untuk mendukung perekonomian.

“Oleh karena itulah, kalau sebelumnya saya mewanti-wanti jangan menyimpang. Kalau hari ini saya mewanti-wanti jangan menyimpang dan kalau menyimpang saya minta kepada Allah agar dibuka saja supaya ketahuan dan diselesaikan di hadapan manusia-manusia yang berwenang,” tegas Aher.

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari yang hadir pada acara penyerahan DPA ini mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya ingin pelaksanaan anggaran bisa dilakukan tepat waktu. Hal ini, menurut Ineu akan mendongkrak pembangunan di Jawa Barat yang sesuai dengan harapan.

DPRD juga berkomitmen akan selalu melakukan pengawasan terhadap para pelaksana anggaran. Hal yang dilakukan adalah sebagai wujud DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

“Kami ingin menunjukkan bahwa dengan kerja bersama, dengan gotong royong, dengan kekompakan yang kita lalukan — baik eksekutif, legistlatif, yudikatif , atau Forkopimda yang ada di Jawa Barat akan menghasilkan kerja yang luar bisa bagi masyarakat Jawa Barat,” tutur Ineu.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DPA kali ini digelar dalam suasana berbeda. Digelar di ruang terbuka dan dimalam hari meskipun dalam suasan hujan rintik. Aher berharap hal ini bisa memberikan spirit serta motivasi baru kepada seluruh aparat pengguna anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

“Memang saya tidak tahu siapa ini yang menginisiasi. Biasa memang penyerahan DPA itu tidak pernah keluar dari Aula Barat (Gedung Sate). Dan kali sedikit keluar dan digelar di halaman Gedung Sate,” kata Aher.

Bagi Aher, penyerahan DPA ini merupakan kali kesepuluh atau terakhir dalam periode masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. “Dan ini tahun yang kesepuluh. Saya sepuluh kali berarti tidak pernah absen membagi DPA,” lanjut Aher dalam sambutannya.

Selain menyerahkan DPA, pada kesempatan ini Aher juga menyerahkan bantuan peralatan sekolah untuk anggota keluarga para petugas keamanan atau security dan petugas kebersihan di Gedung Sate. Bantuan berasal dari Baznas Jawa Barat.

Tampil sekitar 45 menit, Katon Bagaskara menghibur dengan lagu-lagu hitsnya, seperti Negeri di Atas Awan, Yogyakarta, Lara Hati, Cinta Putih, Dinda dan sederet lagu hits lainnya milik musisi kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 14 Juni 1966.

Aher Minta Kepala OPD Pantau Penataan Anggaran

Sementara itu sebelumnya masih di Hari Sabtu (5/1/2018) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat agar memantau penataan anggaran pada organisasi yang dipimpinnya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

“Pengawasan yang sama terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masih berlaku, pengawasan umum DPA masih di Pak Yerry (Kepala Bappeda Jabar). Artinya kalau ada hal-hal yang kurang efektif, kurang efisien silakan dikoreksi, itu yang pertama,” kata Aher dalam pengarahan di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (5/1/18).

“Yang kedua, tentu para OPD tolong memantau Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang sedang membuat DPA dipantau supaya tepat sasaran. DPA itu hak mutlak prerogatif, tafsir eksekutif tanpa ada urusan legislatif. Itulah DPA. Pengawasannya moral, plus kemudian cita-cita kita untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya manfaat publik. Itu pengawasannya,” lanjutnya.

“Anggaran kita maksudkan, kita dedikasikan untuk manfaat publik sebanyak-banyaknya. Jangan ada manfaat pribadi di situ, karena manfaat pribadi sudah terselesaikan dengan apa yang kita dapatkan dari gaji dan TPP. Insyaallah cukup, berkah,” kata Aher.

Aher ingin menuntaskan 2018 dengan baik. Dia berharap anggaran-anggaran — terutama anggaran untuk program kategori utama bisa selesai pada semester pertama ini.

Selain itu, pada kesempatan ini Aher juga menyampaikan apresiasinya kepada para birokrat yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Karena pada Tahun Anggaran 2017 penyerapan anggaran mencapai 95,77%. Kata Aher, penyerapan ini bisa jadi tertinggi secara nasional.

“Kalau tahun yang lalu (penyerapan anggaran TA 2016) kita ada di angka 93 koma sekian persen hampir 94 persen. Ketika dicek di 34 provinsi kita paling besar dan sekarang kita di angka 95 persen lebih, 95,77 persen. Hampir dipastikan karena naik serapan kita 95,77, hampir dipastikan kita pun penyerapannya terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” ungkap Aher.

“Tentu kita tidak ingin hanya penyerapannya yang terbaik, saat yang sama efektifitas anggaran itu harus benar. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, indikator OPD, rincian program, sampai kemudian diukur dengan output/outcome yang diakibatkan program tersebut terlaksanakan,” pungkasnya.

Sumber : jabarprov.go.id