Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk digunakan demi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Bagi masyarakat atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor maka wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dimana dasar pengenaan PKB ini adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur, yaitu : a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; […]
Kabar gembira bagi seluruh warga Jawa Barat, karena terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2016, bagi Anda warga Jawa Barat yang belum melakukan dan akan Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Anda miliki, saat ini ada kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan […]
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat sejak dulu hingga sekarang aktif mendukung aktivitas demokrasi di Indonesia. Contoh terbaru, ujar Plt. Kadispenda Jabar, Iwa Karniwa, adalah libur menyeluruh seluruh pelayanan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) se-Jawa Barat pada pencoblosan Pilpres 2014, 9 Juli lalu.
Mereka yang faham, apalagi berjiwa nasionalis tinggi, sepatutnya mengetahui jikamana pajak adalah sumbu pembangunan di sekitar kita. Bahwa laju percepatan lingkungan adalah dari kantong kita yang disisihkan pemerintah melalui pajak.
Seluruh kendaraan dinas yang digunakan PNS, Anggota TNI/Polri akan dikenakan Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Hal itu mengacu pada UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
