Menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H/2020 M yang jatuh pada hari Minggu 24 Mei 2020, pelayanan kantor samsat dan samsat outlet di Jawa Barat diliburkan.

Hal ini sesuai dengan surat keputusan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dengan nomor:
1. Daerah Hukum Polda Jabar
Nomor : B/171/v/Yan.I/2020
Nomor : 973/1050-Bapenda
Nomor : SKEB/3/2020

Tanggal 18 Mei 2020

2. Daerah Hukum Polda Metro Jaya
Nomor : B/897/V/2020/Ditlantas PMJ
Nomor : 973/1052-Bapenda
Nomor : SKED/4/2020

Tanggal 19 Mei 2020

tentang Pelayanan Kantor Bersama Samsat Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Pelayanan kantor samsat diliburkan mulai 21 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020. Pelayanan samsat akan kembali buka pada hari Selasa 26 Mei 2020.

Bagi wajib pajak yang habis pajak kendaraannya pada tanggal 21 – 25 Mei 2020 dan melakukan pembayaran pada tanggal 26 Mei 2020 maka tidak akan dikenakan sanksi administratif.

Namun, bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan melalui online dapat melakukannya melalui fasilitas esamsat, sambara, samsat jbret dan samolnas.

Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 telah dinyatakan menjadi pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 9 Maret 2020. Dinyatakan sebagai pandemi karena virus corona telah menyebar secara luas di dunia.

Melansir dari laman covid19.go.id, virus corona pada umumnya menyebabkan gejala yang ringan atau sedang seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Namun bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan daerah tinggi dan diabetes), virus ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko itu. Karena itulah penting bagi kita semua untuk memahami cara mengurangi risiko, mengikuti perkembangan informasi dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala.

Pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk melakukan Social Distancing (pembatasan sosial) kepada masyarakat. Pembatasan sosial ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena sebagaimana diketahui bersama, penyebaran COVID-19 dapat terjadi secara langsung melalui percikan batuk dan napas orang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat.

Selain itu, dapat juga menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus corona akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus corona bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari.

Sehubungan dengan hal tersebut dan adanya Surat Telegram Kapolri NO. ST/967/III/YAN.1.1./2020 TERTANGGAL 23 MARET 2020, untuk mendukung kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 termasuk penghentian layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat seluruh Indonesia maka mulai 24 Maret 2020 sampai 29 Maret 2020 kantor Samsat di seluruh Jawa Barat dihentikan pelayanannya.

Pelayanan kantor Samsat akan dibuka kembali pada tanggal 30 Maret 2020 apabila keadaan memungkinkan atau tidak ada kebijakan lain mengenai hal ini.

Wajib Pajak yang akan melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ulang tahunan dapat menggunakan layanan Samsat J`Bret, E-Samsat, dan Sambara.

Mari kita patuhi himbauan pemerintah untuk melaksanakan pembatasan sosial dengan membatasi diri menjalin kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Terus menjaga kesehatan diri dengan menerapkan pola hidup sehat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko, M.A, melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab. Majalengka yang diwakili oleh Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd , bertempat di pelataran Taman Dirgantara Munjul, Sabtu (14/3).

Acara yang bertema “Gebyar Pajak Raharja” ini diawali dengan kegiatan Jalan Santai Sadar Pajak yang di mulai dari Pendopo Majalengka. Dalam sambutannya Bupati Majalengka menghimbau kepada seluruh ASN agar menjadi pelopor taat wajib pajak kendaraan, dijelaskan Bupati, terkait adanya Zona Integritas taat pajak kendaraan bermotor atau para Satria Zonita Pamor di lingkungan ASN Majalengka yang bertujuan guna mendorong percepatan pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya berharap, melalui Para Satria Zonita Pamor ada kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Pemda Majalengka, agar para ASN tahu, bahwa kewajibannya membayar pajak itu, dimulai dan dicontohkannya. “Mudah-mudahan Zonita Pamor ini, menjadi salah satu inovasi provinsi yang bisa bersinergi dengan inovasi Pemkab Majalengka dan kami harapkan ini akan sebagai contoh, tak hanya untuk kabupaten/kota di Jawa Barat, melainkan seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Menggelar Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jabar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor. Senin 2/3/2020. Raker tersebut ditujukan untuk memastikan penyaluran dana desa yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil membuka acara tersebut dengan memaparkan sejumlah program inovatif Pemda Provinsi Jabar. Desa Digital, One Village One Company (OVOC) hingga Patriot Desa menjadi program unggulan dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat Jabar di desa.

Menurut data yang diperoleh dari BPS, dalam 12 bulan terakhir Provinsi Jabar sudah tidak memiliki lagi desa yang tertinggal.

“Angka kemiskinan kita turun tercepat di republik ini dari tujuh koma ke enam koma, walaupun jumlah desa kita lebih sedikit sehingga jumlah anggaran kita terbatas,” tuturnya.

Ridwan Kamil pun berharap agar Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk sebagai acuan bagi anggaran dana desa.

Mentri Dalam Negri RI Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan agar terjadi pemerataan pembangunan.

Untuk mendukung program tersebut, maka mulai tahun 2020 ini, Pemerintah pusat akan langsung mentransfer dana desa langsung ke rekening desa. Hal tersebut dilakukan agar perangkat desa memiliki keleluasaan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp5,9 triliun untuk 5.312 desa di Jabar.

“Skema baru transfer dana desa yang dulu parkir di pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, sekarang langsung ditransfer ke rekening desa. Prinsipnya, supaya bisa memotong birokrasi, sehingga dana desa bisa cepat sampai ke desa,” ucap Mendagri.

Dalam Raker tersebut, Badan Pendapatan Daerah turut berpartisipasi dalam mensosialisasikan program terbaru Triple Untung ; Bebas Pokok dan Denda BBN II dan seterusnya, Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan yang Balik Nama.

Program Triple Untung digelar serentak di selurah wilayah Jabar mulai 2 Maret sampai dengan 30 April 2020. Mari gunakan kesempatan ini, karena pajak yang dibayar turut membantu membangun Jabar.

Penyelenggaraan sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) di tahun 2020 memiliki poin tinggi, terlebih diselaraskan dengan Sosialisasi Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor), demikian disampaikan Kepala Bapenda Jabar Dr.Hening Widiatmoko, M.A., dalam sambutan sekaligus pembukaan osialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) 2020, Soreang Kabupaten Bandung, Selasa (25/02).

Ia menambahkan, pada APKB 2020 selain inovasi pemrakarsa pemerintah daerah yang dapat dikompetisikan. Dirinya berharap ada partisipasi aktif (terlibat langsung) dalam Zonita Pamor.

Zonita Pamor merupakan sebuah aplikasi yang senafas dengan visi-misi Gubernur yakni Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Maka untuk mewujudkannya diperlukan integrasi, kolaborasi yang sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi terutama dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan.

 

Kegiatan sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) 2020 yang berlangsung di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, selain dihadiri para Kepala P3D Wilayah Bandung Raya, Kepala PLOPD juga dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah 5 Kabupaten/Kota Bandung Raya.