Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu andalan pendapatan Pemprov. Namun, masih banyak masyarakat yang menunggak PKB.

“Nunggak pajak menjadi sebuah penyakit yang terjadi di mana mana, di Jabar mencapai 15%,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (05/08).

Samsat Gendong merupakan inovasi dan strategi baru yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan jumlah penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat. Meskipun sebelumnya telah dilaksanakan program rutin Samsat Keliling di setiap wilayah Kabupaten dan Kota, namun ketidakdisiplinan bahkan cenderung menunda membayar PKB membuat jumlah penunggak tetap tinggi.

Samsat Gendong, layanan yang disebut-sebut sebagai yang baru pertama kali di Indonesia ini menghadirkan petugas Dispenda dan Kepolisian yang menggunakan sepeda motor yang bertugas melakukan penerimaan pajak dari masyarakat.

Para petugas juga dibekali perangkat hardware kecil dan portabel sehingga dapat dibawa berkeliling ke pelosok daerah di Jabar.

“Samsat Gendong ini bakal lebih lincah, bisa ke pelosok, ke desa, ke pegunungan. Nanti kita koordinasi dengan Babinsa, Babinkamtibnas jadi nanti semacam buka stand di perkampungan,” katanya.

Menurutnya, upaya peningkatan penerimaan pajak sangat penting demi mendukung kegiatan pembangunan.

Selain itu, kehadiran pajak juga dibutuhkan untuk mengatasi masalah perlambatan ekonomi seperti saat ini.

Ke depan, Pemprov akan membuat mekanisme yang mendukung masyarakat taat membayar pajak. Bahkan melalui Samdong ini, Aher menargetkan raihan Pemprov melalui PKB sebesar Rp 1 hingga 2 triliun, hal ini berkaca dari jumlah penunggak PKB sejumlah 5 juta orang.

“Pajak sangat penting supaya roda ekonomi bisa terus berdenyut,” pungkasnya.

Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Jawa Barat, saya menyambut baik atas hadirnya fasilitas pelayanan publik yang dilakukan Tim Pembina Samsat Jawa Barat untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat Launching Program ‘Tameng Ranmor’ di Cihampelas Walk, Sabtu (5/9/2015).

Menurutnya, program pelayanan publik Tameng Ranmor ini dalam upaya meningkatkan pelayanan SAMSAT, sehingga peningkatan pelayanan ini dapat menjadi salah satu wujud komitmen dan kesungguhan kita bersama, dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Heryawan mengatakan, di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang cepat dewasa ini, inovasi layanan publik, untuk terus dikembangkan, dan menjadi sebuah keniscayaan bagi pelayanan publik yang berkualitas.

“Salah satu bentuk pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi dengan menghadirkan layanan E-SAMSAT Jabar. Ini memberikan kemudahan, transparan dan menjauhkan dari proses birokrasi yang berbelit dan berbiaya tinggi,” kata Heryawan.

POJOKJABAR.id, CIKOLE – Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat wilayah Kota Sukabumi mencatat tunggakan pajak kendaraan tahun 2014 kemarin mencapai Rp5 miliar. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Kantor Bersama Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Sukabumi, Endang Sutardi, usai menggelar razia operasi terpadu gabungan bersama Satlantas Polres Sukabumi Kota di Jalan Otista Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Selasa (25/8/15). “Tunggakan kita 2014 kemarin mencapai 28 persen,” ujar pria ramah ni.

Dikatakannya, tingginya tunggakan pajak kendaraan di Kota Sukabumi menandakan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Terbukti, banyak pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat wilayah Kota Sukabumi, sekitar 26 ribu kendaraan roda dua belum membayar pajak kendaraannya, dan 3 ribu lebih kendaraan roda empat yang paling banyak tunggakan membayar pajak.

“Paling banyak didominasi kendaraan roda empat hampir 3 ribu lebih kendaraan termasuk mobil pribadi dan angkutan umum,” jelasnya.

Menurutnya, tingginya tunggakan pajak kendaraan roda dua dan empat dipicu sejumlah faktor, antara lain lupa ataupun tidak memiliki uang untuk membayar pajak kendaraannya.

“Banyak faktor sebenarnya terutama untuk angkutan umum, mereka alasannya yah enggak punya uang untuk membayar pajak, padahal pajak ini hanya satu tahun sekali,” jelasnya.

Sementara itu, dari hasil operasi razia terpadu gabungan bersama Satlantas Polres Sukabumi Kota di hari pertama ini, Dispenda mendapat pelanggar tak patuh bayar pajak sebanyak 37 kendaraan 26 kendaraan roda dua dan 11 kendaraan roda empat.

Ia pun berharap, dengan adanya operasi razia tersebut bisa menyadarkan masyarakat terutama pemilik kendaraan untuk segera membayar pajak kendaraan miliknya sebelum jatuh tempo.

“Saya inginnya razia ini dalam sebulan bisa dilakukan sesering mungkin, jadi ketahuan mana yang rajin bayar pajak dan mana yang malas,” pungkasnya. (wdy/d)

Sumber: jabar.pojoksatu.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat tetap akan menerbitkan surat keputusan (SK) bupati terkait dengan pembatasan jam operasional kendaraan berat di ruas Jalan Padalarang, Cihaliwung, Panaris, Cimareme, dan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sekalipun muncul keberatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri (Kadin).Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra di Ngamprah, Jumat (14/8). Rencananya pemerintah akan secepatnya menerbitkan SK bupati tersebut.

Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra memastikan, Pemkab Bandung Barat akan tetap mengeluarkan surat keputusan (SK) bupati, tentang pembatasan jam operasional kendaraan berat yang melintasi di Jalan Cimareme-Batujajar-Padalarang pada dua interval waktu mulai pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00 WIB.

Diperkirakan, SK bupati akan dikeluarkan setelah perayaan 17 Agustus, kendati mendapat penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) KBB. Bahkan, saat ini draf SK bupati sudah ada, tinggal menunggu pengesahan saja. Dalam draf SK tersebut, berisi tentang aturan kendaraan berat yang tidak boleh melintas pada jam tertentu serta jenis kendaraan berat yang boleh melintas seperti kendaraan TNI/Polri, kendaraan BBM, sembako serta mobil karyawan pekerja. Diatur juga aturan hukum untuk para pelanggar lalu lintas yang akan langsung ditindak oleh pihak kepolisian (tilang).

Menurut Yayat, persoalan pembatasan jam operasional kendaraan berat ini, pengambilan keputusannya bukan berdasarkan pada kesepakatan. Namun, lebih kepada komunikasi antara semua pihak termasuk Apindo untuk memecahkan persoalan macet di wilayah tersebut.

“Kita tidak mengambil keputusan dari kesepakatan. Ini lebih dari komunikasi dalam rangka sosialisasi. Kalau bicara kesepakatan tidak hanya dari Apindo, masyarakat juga harus ada. Untuk itu SK akan tetap diterbitkan secepatnya di bulan ini,” kata Yayat kepada wartawan di Ngamprah, kemarin.

Yayat menambahkan, terkait permintaan Apindo yang menginginkan agar dilakukan kajian ilmiah, menurutnya hal tersebut bukan alasan yang kuat. Menurut pandangan masyarakat saja, lanjut Yayat, masyarakat pasti mendukung untuk memecahkan soal kemacetan.

“Bicara soal macet pasti semua masyarakat mendukung untuk mencari solusinya. Agar tidak macet salah satu caranya dengan memberlakukan pembatasan jam operasional kendaraan berat. Kalau harus melakukan kajian ilmiah dengan mengundang para ahli, terlalu panjang nantinya,” paparnya.

Persoalan kemacetan di wilayah Cimareme-Batujajar memang membutuhkan tindakan yang cepat agar masyarakat terbebas dari kemacetan. Ke depan, bisa saja di kawasan tersebut dapat dibangun flyover yang mampu memberikan akses jalan yang lebih nyaman.

“Untuk saat ini kendalanya dari anggaran untuk pembebasan lahan. Setelah itu, anggaran untuk pembangunan. Bisa saja nanti dibiayai dari APBN karena memang besar untuk pembangunan flyover,” paparnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bandung Barat meminta kepada Pemkab Bandung Barat untuk melakukan kajian ilmiah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) bupati terkait pembatasan jam operasional kendaraan berat yang melintasi di Jalan Cimareme-Batujajar-Padalarang pada dua interval waktu mulai pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00 WIB.

Sekretaris Eksekutif Apindo Kabupaten Bandung Barat, Yohan Oktavianus menyatakan, alasan harus dilakukan kajian ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dari Apindo kepada para pengusaha terkait pengurangan jam operasional bagi kendaraan berat ini.

“Dengan adanya kajian ilmiah, tentu alasan yang kita sampaikan kepada para pengusaha akan mudah diterima. Kalau sekarang, kajian belum dilakukan, hanya melihat dari hasil ujicoba selama 1 bulan, itu tidak tepat,” sesal Yohan.

Sumber: Radar Bandung