Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi mengklaim bahwa mereka telah mencapai 85 persen dari realisasi perolehan pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut berdasarkan target anggaran murni 2015 terhitung pada 31 Oktober 2015.

Hasil tersebut dari perhitungan delapan jenis pajak yang menjadi potensi pendapatan di Kota Cimahi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU (Penerangan Jalan Umum), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta retribusi parkir.

Dadan Darmawan, Sekretaris Dispenda Kota Cimahi mengungkapkan bahwa pencapaian ini berdasarkan target anggaran murni 2015, bukan berdasarkan anggaran perubahan 2015.

“Untuk angran perubahan 2015, masih ada waktu untuk menarik target pajak hing satu bulan ke depan, jadi ini berdasarkan pada anggaran murni. Kalau anggaran perubahan masih berjalan,” ungkapnya, Selasa (3/11/2015).

Dadan menambahkan, dari delapan jenis pajak daerah tersebut, potensi target pajak terbesar ada pada BPHTB dan PBB, sementara potensi target terkecil ada pada pajak hotel dan parkir.

“Untuk pajak BPHTB, dari target Rp. 29,6 milyar, dari anggaran murni 2015 yang telah terealisasi ada sebesar Rp 24,99 milyar,” ucapnya.

Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa ekonomi makro mempengaruhi pencapaian target untuk pajak BPHTB, karena ekonomi makro mempengaruhi dalam hal jual beli tanah.

Demi meningkatkan pelayanan dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi para wajib pajak, Tim Pembina Samsat telah bekerjasama dengan tiga bank lainnya. Sehingga nantinya para wajib pajak, selain dapat membayar melaui ATM BJB juga dapat membayar melalui ATM Bank BNI, Bank BCA, dan Bank BRI.

Pelayanan pembayaran PKB tahunan melalui ATM ini adalah inovasi yang dihadirkan oleh Tim Pembina Samsat (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, PT. Jasa Raharja, Kanwil Provinsi Jawa Barat) yang bekerjasama dengan Bank BJB, BRI, BCA dan BNI.

Para pedagang Pasar Junjang mempertanyakan penyaluran uang retribusi yang mereka setorkan. Terkait hal itu, Kepala Pasar Junjang, Raden Kholil Abdullah menjelaskan bahwa semua hasil retribusi digunakan untuk pelayanan hingga menggaji staf dan pegwainya.

“Pelayanan paling besar kita yaitu pengangkutan sampah. Perbualnnya bisa mencapai Rp. 25 juta. Selain itu staf-staf pasar juga harus kita bayar, meski pembayaran staf belum bisa sesuai dengan UMK,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa jumlah uang sewa kios yang sudah terkumpul selama dua tahun dari penutupan tahun 2012 sebesar Rp. 150 juta, itu pun belum total dari keseluruhan pedagang pasar.

“Jumlah itu baru setengahnya saja, sisannya susah untuk membayar termasuk yang banyak ngomong kemarin, mereka belum bayar,” ucapnya.

Ia juga mengakui banyak mengalami kesulitan menagih uang retribusi di bagian dalam pasar sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan operasional pasar bulanan, terbantu oleh retribusi pedagang yang berada di luar pasar pinggir jalan.

“Pedagang yang ada didalem pasar susah sekali uang retribusinya, dan hal tersebut diakui membuat kita sulit untuk membayar operasional pasar. Untung ada retribusi pedagang di luar pasar jadi bisa memenuhi kebutuan operasional pasar yang kurang.

Ia juga memberikan penjelasan untuk apa saja tau yang diinginkan pasar seharunya diadukan langsung ke pemerintah desa, bukan malah bersuara di media.

“Padahal tinggal datang saja ke desa, tanyakan saja langsung. Sebagai Kepala pasar hanya berfungsi mengambil uang retribusi saja, yang menggunakan untuk apa saja ya pihak desa,” tutupnya.

Jumat (13/11) lalu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi bekerjasama dengan Polres Kota Sukabumi menggelar operasi terpadu untuk menjaring pengendara yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Operasi ini digelar di Jl. Babakan Sirna Kota Sukabumi.

Kegiatan ini sebagai langkah Dispenda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengendara yang belum membayar pajak. Pada tahun 2014 tercatat ada 10.000 kendaraan yang masih menunggak pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh Endang Sutardi, Kepala Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Dispenda Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Sukabumi.

“Data dari tahun 2014 tercatan ada sekitar 10.000 kendaraan yang ada di Sukabumi, 30 persennya masih belum membayar pajak,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa petugas membawa mobil samsat keliling (Samling) guna memudahkan masyarakat khususnya pengendara yang terjaring operasi membayar pajak kendaraan.

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Regident Polres Sukabumi, IPTU Joko mengungkapkan hasil dari operasi terpadu dengan jumlah 43 kendaraan yang bermasalah.

“ada 28 STNK yang ditahan, tiga buak SIM, dan 12 unit motor diangkut karena pengemudi tidak bisa memperlihatkan surat-surat yang masuk kategori R2,” jelasnya.

Joko juga menghimbau kepada pengendara untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat dan juga cek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan.