Dalam dialognya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, KDM menyoroti tidak sinkronnya data antara jumlah perusahaan, angkatan kerja, dan warga lokal yang telah terserap. Di Subang sendiri terdapat 375 perusahaan besar, namun pemerintah daerah belum memiliki database mandiri dan terintegrasi yang mampu melacak detail karyawan secara real-time termasuk status kewarganegaraan, asal daerah, dan kontribusi pajak. KDM mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera membuat sistem aplikasi terpadu.

“Kepala dinas harus punya data perusahaan dan karyawannya sampai ke tingkat NIK dan alamatnya. Jangan lagi hanya bergantung pada data BPS, tapi ciptakan sistem database yang mewajibkan setiap perusahaan untuk transparan (open data) mengenai profil pekerjanya,” tegas KDM.

KDM, yang dikenal selalu turun langsung membantu masyarakat miskin seperti kisah perjuangan penjual surabi langganannya yang juga sempat ia angkat, mengajak para wartawan PWI Jabar untuk tidak pernah lelah mengangkat realitas sosial. Jurnalisme yang baik, menurut pandangannya, adalah jurnalisme yang memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini tidak terdengar, serta mampu memantik empati para pemangku kebijakan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terus menunjukkan keseriusannya dalam mengawal transparansi pembangunan pusat data (Data Center) BDX di wilayah Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. KDM mengundang Prof. Zulys, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) yang juga ahli di bidang kimia dan analisis lingkungan, untuk berdiskusi dan memberikan pandangan akademis terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek tersebut.