Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Subang berhasil mencatatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 77,5 miliar rupiah selama program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung dari awal Juli 2022.

Kepala P3D Wilayah Kabupaten Subang, Lovita Adriana Rosa melalui Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan Ahmad Zayyidin Ansori, mengatakan bahwa sampai 17 Juli 2022, Wajib Pajak yang memanfaatkan program Pemutihan Pajak sudah mencapai lebih dari 13 ribu orang, baik itu Wajib Pajak roda dua maupun roda empat.

Sampai 17 Juli 2922, Samsat Subang telah mencatat ada 1.938 kendaraan roda empat dan 11.483 kendaraan roda dua yang memanfaatkan program pemutihan ini.

Dari jumlah tersebut, ada sekitar 2.000 Wajib Pajak yang menunggak lebih dari satu tahun yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. “Tepatnya ada 248 kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 1.720 kendaraan” ungkap Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan bahwa persyaratan dan ketentuan untuk dapat memanfaatkan program pemutihan ini sama halnya seperti akan melakukan pembayaran PKB.

“Hanya saja, kalau sebelumnya ketika masyarakat terlambat membayar tentu akan mendapatkan denda keterlambatan, nah kalau sekarang dibebaskan. Syarat dan ketentuan tetap sama,” ujarnya.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi di Jawa Barat, dimana Wajib Pajak kendaraan bermotor akan mendapatkan manfaat berupa:
1. Bebas denda PKB;
2. Bebas Bea Balik Nama Kendaraan ke II (Kendaraan second);
3. Bebas tunggakan pajak tahun ke-5 bagi yang menunggak lebih dari 5 tahun.
4. Diskon PKB bagi yang membayar sebelum jatuh tempo.
5. Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Ke I (kendaraan baru) sebesar 2,5%.

Program Pemutihan ini sendiri berlangsung dari 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022 sehingga masih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Pemda Provinsi Jawa Barat menyiapkan insentif pajak secara bertahap bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Lido, Kabupaten Bogor sebagai bagian dari komitmen mendukung upaya pemilihan ekonomi melalui pertumbuhan industri pariwisata di Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik disela kunjungan mendampingi Plh Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum ke KEK Lido Kabupaten Bogor, Senin (18/7/2022).

Kebijakan pemberian insentif pajak ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk Gubernur Jawa Barat yang ingin menumbuhkan kembali industri pariwisata di Jawa Barat.

Insentif pajak berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah meliputi beberapa jenis pajak sesuai dengan kewenangan daerah.

“Pajak kendaraan bermotor, alat berat dan pajak air permukaan itu diberikan secara bertahap. Contoh besarannya bisa 50 persen, namun angka itu bisa berkurang seiring dengan jalannya proyek,” ungkap Dedi.

Selain itu, Pengurangan hingga keringanan pajak juga berlaku bagi retribusi izin mempekerjakan tenaga asing.

“Retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing keringanan pajaknya bisa mencapai 50 persen, dan angkanya bisa turun seiring waktu,” lanjut Dedi.