Kang Dedi Mulyadi (KDM), kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan investasi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan warga lokal. Melalui tayangan dokumentasi terbarunya, KDM terlihat turun tangan langsung mencari jalan keluar terkait polemik sebuah gudang penyimpanan limbah yang kedapatan belum mengantongi izin penuh di wilayah Subang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi investasi dan perlindungan lingkungan di Jawa Barat. Merespons polemik pembangunan pusat data (Data Center) Artificial Intelligence (AI) oleh BDX di Purwakarta, KDM secara proaktif melibatkan para ahli independen, termasuk peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk memberikan pandangan akademis dan menguji dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara terukur.
BANDUNG – Posisi saldo kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat hingga Senin, 5 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB tercatat sebesar Rp93.541.950.423. Pada hari yang sama, realisasi penerimaan mencapai Rp39.117.348.891, sedangkan pengeluaran tercatat sebesar Rp50.048.787.180. Penerimaan terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp25.602.906.800. Selanjutnya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tercatat sebesar […]
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi investasi dan perlindungan lingkungan di Jawa Barat. Merespons polemik pembangunan pusat data (Data Center) Artificial Intelligence (AI) oleh BDX di Purwakarta, KDM secara proaktif melibatkan para ahli independen, termasuk peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk memberikan pandangan akademis dan menguji dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara terukur.
Dalam pertemuan tersebut, KDM menegaskan bahwa diskusi seputar dampak lingkungan harus dijawab menggunakan pendekatan sains, bukan asumsi politik liar yang beredar di media sosial. “Di kita ini kadang tidak bisa membedakan cara berpikir akademis dan cara berpikir politik. Saya ingin yang menjelaskan masalah ini memiliki latar belakang berpikir di bidangnya,” tegas KDM membuka diskusi.
Dalam dialognya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, KDM menyoroti tidak sinkronnya data antara jumlah perusahaan, angkatan kerja, dan warga lokal yang telah terserap. Di Subang sendiri terdapat 375 perusahaan besar, namun pemerintah daerah belum memiliki database mandiri dan terintegrasi yang mampu melacak detail karyawan secara real-time termasuk status kewarganegaraan, asal daerah, dan kontribusi pajak. KDM mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera membuat sistem aplikasi terpadu.
“Kepala dinas harus punya data perusahaan dan karyawannya sampai ke tingkat NIK dan alamatnya. Jangan lagi hanya bergantung pada data BPS, tapi ciptakan sistem database yang mewajibkan setiap perusahaan untuk transparan (open data) mengenai profil pekerjanya,” tegas KDM.
Dalam kunjungannya, KDM meninjau pemanfaatan air limpahan (overflow) dari sumber mata air pegunungan yang tidak terpakai oleh perusahaan. Ia merasa prihatin karena air jernih berkualitas tinggi tersebut terbuang percuma setiap harinya. “Ini air mahal, orang lain beli satu botol Rp 5.000. Di sini melimpah, sayang kalau kebuang,” ujar KDM saat melihat aliran air bersih yang melimpah. Ia bahkan berseloroh bahwa warga sekitar “sangat kaya” karena mandi dan mencuci menggunakan air mineral jernih berkualitas pabrik.
