Mendengar keluhan yang memuncak tersebut, KDM memberikan jawaban yang lugas dan transparan. Ia memaparkan bahwa jalan tersebut, yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang dalam proses pembangunan masif dengan alokasi dana ganda: Rp 17 Miliar dari APBD Provinsi dan Rp 45 Miliar dari Inpres Jalan Daerah (IJD) yang bersumber dari APBN.

“Komitmen pembangunan jalan bukan sekadar ‘akan’, tapi sedang dikerjakan. Jangan bicara soal oligarki, bagi saya tidak ada kaitan dengan pengusaha mana pun. Kalau perusahaannya tidak menjalankan komitmen, tambangnya saya tutup lagi!” tegas KDM di hadapan massa, membuktikan ketegasannya yang tidak tebang pilih.