Samsat Keliling di Sarling Jabar Pasar Situraja Sumedang

Kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ke Pasar Situraja mengawali rangkaian Siaran Keliling Jawa Barat (Sarling Jabar) yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Rabu (02/08).

Didampingi Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya dan Wakil Bupati Erwan Setiawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memonitoring Pasar Situraja, melakukan serangkaian kegiatan diantaranya Monitoring Posyandu Melati I, Layanan Publik seperti Samsat Keliling, Mobil Layanan BPOM dan Layanan BJB.

Selanjutnya Gubernur Ridwan Kamil beserta rombongan mengunjungi Lokasi Wisata Toga Hill, kedatangannya disambut meriah oleh Siswa dan Siswi Sekolah Dasar yang didampingi para Guru.

 

Talkshow Brukbrak TVRI Optimalisasi Layanan Pajak Berbasis Digital

Talkshow Brukbrak telah dilaksanakan kemarin di TVRI Jabar 🤩

Ibu Atalia selaku Ketua TP PKK Jabar, Kepala Bapenda Jabar, dan Dewan Eksekutif Akselerasi Pembangunan Jabar membahas mengenai Optimalisasi Layanan Pajak Berbasis Digital.

Semoga dengan terobosan inovasi dan digitalisasi, pelayanan akan menjadi lebih baik dan lebih mudah ya, Bestie 🤗

Apel Pagi di Lingkungan Bapenda Jabar 31 Juli 2023

“Laksanakan Evaluasi Capaian Target dan Kinerja menghadapi Perubahan APBD” ungkap Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik pada Apel Pagi di Lingkungan Bapenda Jabar Senin (31/7).

Optimalisasi Sosialisasi Program Bebas Bea Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan tetap digencarkan.

Rakornas Pendapatan Daerah Penyusunan Ranperda Provinsi dan Kabupaten Kota

Dalam rangka penyusunan Ranperda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung Optimalisasi PDRD, Dirjen Bina Keuangan Daerah melaksanakan Rakornas Pendapatan Daerah di Jakarta, Selasa (25/7).

Kegiatan yang dihadiri oleh Dirjen Keuangan Daerah, Direktur Jasa Raharja, Kakorlantas Polri, Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI mengungkapkan bahwa setiap Daerah harus berinovasi dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, di antaranya melalui:
1. Kebijakan Relaksasi Pajak
2. Optimalisasi Upaya Intensifikasi, Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Digitalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
4. Membangun Kemitraan bersama pihak terkait
5. Upaya Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

“Jawa Barat berupaya mengimplementasi sinergi Opsen PKB dan BBNKB dalam layanan Samsat” ungkap Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik.

Meningkatkan Pajak Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Digitalisasi Pajak

Digitalisasi telah menjadi kunci bagi banyak sektor untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukanlah pengecualian.

Gubernur Jawa Barat (Kang Emil) menuturkan, pihaknya terus meningkatkan pendapatan daerah dengan menyeimbangkan antara pragmatisme dan idealisme, kemudian melakukan digitalisasi. “Selama lima tahun, Jabar dengan going digital pendapatan daerah dari pajak kendaraan naik tiga kali lipatnya, dengan berbagai pintu-pintu digital,” katanya, Selasa (18/7/2023). Dia mengatakan, PAD Jabar memiliki porsi yang lebih besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menandakan fiskal Jabar sangat sehat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar), Dedi Taufik mengatakan, digitalisasi pembayaran pajak menggunakan aplikasi. Sepanjang 2022, ada 741 ribu transaksi pembayaran pajak digital dengan nilai penerimaan mencapai hampir Rp700 miliar.

“Nilai itu meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp500 miliar. Pada tahun ini (2023), Bapenda Jabar menargetkan pembayaran pajak kendaraan melalui digital bisa mencapai 10-20 persen dari total nilai pendapatan pajak,” ujar Dedi, Rabu (19/7/2023).

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, Bapenda Jabar menerapkan pembayaran pajak secara digital terhitung sejak 2015. Tujuannya tak lain untuk mempermudah masyarakat dalam hal membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah dengan berbasis kepada digitalisasi layanan.

Hal itu kemudian berjalan optimal, Bapenda Jabar dapat menyumbangkan uang lebih banyak untuk PAD. Untuk 2023 ini Jabar memiliki target senilai Rp34 triliun. Dari nilai itu, pendapatan dari sektor pajak jadi penyumbang terbesar PAD.

“Komponen pajak ada lima, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok,” ungkapanya.

Untuk meningkatkan pendapatan dari lima sektor pajak itu, Bapenda Jabar juga membuat terobosan sistem pajak, baik untuk PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, maupun pajak rokok yang tujuan utamanya mempermudah pelayanan pembayaran pajak.

Rapat Kerja Bersama Komisi III DPRD Jabar Terkait Proyeksi Pendapatan Tahun 2024

Dalam rangka Pembahasan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja bersama Bapenda Jabar dan Kepala P3D se-Jawa Barat, di Mason Pine Kabupaten Bandung Barat, Senin (17/7).

Disampaikan beberapa hal di antaranya Realisasi Pendapatan Tahun 2022, Target Pendapatan Tahun 2023, Proyeksi Pendapatan di Perubahan Tahun 2023 dan 2024.

“Bapenda Jabar melaksanakan Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Program Bebas Bea Balik Nama dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor mulai tanggal 3 Juli 2023 s.d. 31 Agustus 2023” ungkap Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi para Pegawai yang sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Tulang punggung Pendapatan di Jawa Barat sebagian besar Pajak Kendaraan Bermotor.

Rapat Evaluasi Bbersama 34 Kepala P3DW se-Jawa Barat

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik beserta jajaran melakukan Rapat Evaluasi bersama 34 Kepala P3DW se-Jawa Barat di Samsat Ciledug, Cirebon pada (14/07).

Dalam rapat, membahas terkait follow up program Pembebasan dan Diskon Pajak yang sedang berlangsung sampai 31 Agustus 2023 nanti.

Kunjungan Ketua TP PKK Jabar ke Samsat Cimahi

Samsat Cimahi Kedatangan Ketua TP PKK Jabar, Ibu Atalia Praratya, dan mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program Pembebasan BBNKB II dan Diskon Pajak Kendaraan yang menunggak 7 tahun hanya bayar 3 tahun periode pembayaran 3 Juli sampai 31 Agustus 2023.

Ayo segera ke Samsat dan manfaatkan program ini. Karena Pajakmu untuk Jawa Baratmu.

Kunjungan Direktur Institusional Bank BTN

Direktur Institusional Bank BTN, Hakim Putratama dan jajaran melakukan Kunjungan Kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat  pada Kamis, (13/07).

Dalam kunjungan tersebut, Hakim Putratama didampingi langsung oleh Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik dan jajaran.

Koordinasi Dengan Pemerintah Kota Bandung Terkait West Java Festival 2023

Kepala Bapenda Jabar menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Kota Bandung, Jumat (7/7).

Rapat Koordinasi ini terkait dengan akan digelarnya acara West Java Festival Tahun 2023.

West Java Festival merupakan suatu ajang untuk membagikan kemeriahan budaya, kreativitas, kebahagiaan, keberagaman, dan kemajuan Jawa Barat kepada masyarakat dunia.