SEMPAT DITEGUR, GUDANG LIMBAH BELUM BERIZIN | INI SOLUSI YANG DITAWARKAN KDM
Kang Dedi Mulyadi (KDM), kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan investasi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan warga lokal. Melalui tayangan dokumentasi terbarunya, KDM terlihat turun tangan langsung mencari jalan keluar terkait polemik sebuah gudang penyimpanan limbah yang kedapatan belum mengantongi izin penuh di wilayah Subang.
Bukannya memberikan tekanan tanpa arah, KDM justru memfasilitasi dialog antara pelaku usaha dengan dinas-dinas terkait, serta menawarkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
Salah satu pengusaha di Subang ketika berdialog dengan Gubernur Jawa Barat
Percepatan Urat Nadi Ekonomi: Jembatan Ciseureuh
Sebelum menyelesaikan persoalan di Subang, perhatian KDM terhadap pembangunan infrastruktur di pesisir selatan Jawa Barat juga sangat tinggi. Proyek penggantian Jembatan Ciseureuh di ruas jalan Simpang Loji–Balewer–Puncakdarma tengah dipercepat pengerjaannya. Jembatan sepanjang 50 meter yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai lebih dari Rp13,7 miliar ini diharapkan segera rampung untuk menunjang akses vital warga dan wisatawan menuju Geopark Ciletuh. Bagi KDM, jembatan ini bukan sekadar struktur di atas tanah, melainkan pondasi untuk menjaga keselamatan dan memutar roda ekonomi masyarakat lokal.
Menjaga Iklim Investasi yang Bersih dan Taat Aturan
Dalam pertemuannya dengan Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP Subang, serta perwakilan pengusaha limbah, KDM menegaskan bahwa investasi di Jawa Barat akan selalu didukung penuh dan dijaga dari praktik pungutan liar atau gratifikasi. Namun, kelonggaran berinvestasi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. KDM menyoroti pentingnya tata kelola limbah (terutama dari pabrik besar seperti BYD yang kini menjadi ikon baru Subang) yang harus ditangani oleh perusahaan profesional dan bersertifikat. Ia menolak keras praktik pengelolaan limbah yang didasari pada “jatah preman” atau tekanan dari pihak tak bertanggung jawab.
Solusi Cerdas KDM: Bangun Pabrik Pengolahan di Subang
Saat mengetahui bahwa lahan yang digunakan oleh vendor pengangkut limbah tersebut masih berstatus permukiman dan hanya difungsikan sebagai gudang transit sebelum dibawa ke Cikarang, KDM langsung memberikan solusi konkret. Ia menyarankan agar pihak pengusaha segera membeli lahan yang sesuai peruntukannya (seperti di daerah Kadawung) untuk dibangun menjadi pabrik pengolahan limbah mandiri di Subang. Menurut KDM, langkah ini tidak hanya akan memangkas biaya logistik perusahaan, tetapi juga membuka ratusan lapangan pekerjaan baru yang diwajibkan untuk diisi oleh warga Subang.
“Lebih baik berusaha dengan tenang dan berizin resmi, daripada harus membayar biaya siluman setiap bulan untuk menutupi kesalahan,” nasehat KDM.
Penataan Zonasi: Memisahkan Jalur Industri dan Pariwisata
Lebih jauh, KDM memaparkan visinya terkait penataan ruang dan klasifikasi jalan di Jawa Barat. Ke depan, harus ada pemisahan tegas antara jalur industri (seperti rute Kalijati–Sadang) yang diperuntukkan bagi kendaraan berat bersumbu tiga, dengan jalur pariwisata yang harus steril dari aktivitas logistik raksasa. Ia mencontohkan kawasan wisata seperti Ciater dan Jalan Cagak yang sering macet akibat bercampurnya kendaraan wisatawan dengan truk-truk besar pemuat pakan atau logistik pabrik.
Dialog yang sempat dikira akan berlangsung tegang oleh perwakilan pengusaha, justru berakhir dengan kelegaan. Pendekatan KDM membuktikan bahwa penegakan hukum dan sidak tidak harus selalu berujung pada penutupan paksa yang mematikan iklim usaha. KDM hadir untuk membantu mengawal perizinan agar tuntas lebih cepat, sekaligus membimbing para investor agar sepenuhnya patuh pada regulasi daerah.
sumber: https://www.youtube.com/watch?v=GsZKfx9Od_Y
