MESKI BUKAN KEWAJIBAN PEMPROV – TETAP BERIKAN BANTUAN UNTUK PEDAGANG CICADAS

BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menegaskan komitmennya dalam mengedepankan pendekatan humanis pada setiap program penataan ruang publik. Melalui penyaluran bantuan kompensasi langsung, Pemprov Jabar merangkul para pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penataan kawasan di Cicadas, Kota Bandung.

Meski secara struktural regulasi penataan pedagang lokal berada di ranah kebijakan pemerintah kota, Pemprov Jabar memilih tidak menutup mata. Langkah pemberian kompensasi ini diambil sebagai wujud kepedulian sosial yang nyata agar roda ekonomi masyarakat kecil tidak terputus di tengah proses penataan wilayah.

Transparansi Melalui Dukungan Perbankan Daerah

Proses penyaluran bantuan dilakukan secara terbuka, tertib, dan akuntabel. Pemprov Jabar menggandeng Bank BJB guna memastikan dana kompensasi tersebut langsung ditransfer ke rekening tabungan masing-masing pedagang tanpa perantara. Langkah ini mendapatkan apresiasi serta rasa syukur yang mendalam dari warga terdampak.

Bagi para pedagang, stimulus ini laksana angin segar. Mayoritas dari mereka berencana memanfaatkan dana tersebut sebagai modal awal untuk beradaptasi, baik dengan berpindah ke platform digital maupun mencari lokasi usaha baru yang legal di luar kawasan Cicadas.

“Rencana mau usaha lagi, kan kemarin di lapak tidak bisa jualan kita mau nyoba di online, mau nyoba di sekitar rumah. Pokoknya usaha apa saja yang bisa menghasilkan lah,” ungkap Sumpena, salah satu warga Cicadas yang menerima bantuan.

Penerima manfaat lainnya menyampaikan bahwa modal yang diterima akan dialokasikan untuk membuat sarana berdagang baru demi melanjutkan mata pencaharian keluarga mereka, “Buat bikin roda lagi sih sebenarnya, cuma enggak dagang di daerah Cicadas, cari lagi yang lain lapak lain,” jelasnya dengan nada penuh harap.

Estetika Kota dan Keadilan Sosial yang Sejalan

Program penataan ini sejatinya bertujuan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum agar Kota Bandung menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi seluruh mobilitas warga. Namun, Pemprov Jabar membuktikan bahwa menegakkan ketertiban tidak harus mencederai aspek kemanusiaan.

“Alhamdulillah bagus ya, terima kasih. Nanti Bandung jadi bagus,” tutur seorang ibu pedagang sesaat setelah menyelesaikan proses administrasi bantuan.

Melalui program pemberian kompensasi ini, Pemprov Jabar menyampaikan pesan kuat bahwa pembangunan infrastruktur dan penataan kota harus selalu berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan ekonomi rakyat demi mewujudkan visi Jawa Barat yang adil dan sejahtera.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=3G47YbJqNfA