SAMBUT TAHUN BARU HIJRIAH | DI DEPAN PULUHAN RIBU JAMAAH – KDM SAMPAIKAN INI

BANDUNG — Menyambut Tahun Baru Islam, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmennya untuk menggeser paradigma tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih adil, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam sebuah acara refleksi rohani yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan puluhan ribu jemaah di Masjid Raya Al Jabbar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan khotbah kebudayaan sekaligus pertanggungjawaban publik mengenai arah pembangunan masa depan Jawa Barat. Pemprov Jabar secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan layanan yang masih dirasakan, sekaligus memperkenalkan sejumlah resolusi kebijakan strategis untuk mengatasi ketimpangan sosial dan birokrasi.

Reorientasi Fungsi Masjid: Dari Destinasi Rekreasi Kembali ke Pusat Spiritual

Di hadapan puluhan ribu emak-emak dan jemaah yang memadati pelataran masjid, Gubernur menyoroti fenomena pergeseran nilai sosial keagamaan yang terjadi di era digital. Keberadaan infrastruktur megah seperti Masjid Raya Al Jabbar, ke depan tidak boleh sekadar menjadi latar belakang swafoto (selfie), melainkan wajib dikembalikan sebagai episentrum tafakur dan kebeningan jiwa.

“Saya memiliki pemikiran ke depan, Pemprov Jabar tidak akan lagi berkutat pada pembangunan masjid-masjid baru yang besar dan megah. Kami ingin memfokuskan anggaran untuk membangun dan merawat masjid-masjid kecil langsung di lingkungan pelosok masyarakat, tempat di mana anak-anak mengaji dan rakyat beribadah setiap waktu,” tegas KDM.

Ia mengingatkan agar syiar Islam berjalan beriringan dengan perubahan perilaku umat, seperti menjaga kebersihan fasilitas umum dengan tidak meninggalkan sampah, tertib dalam berkendara, serta menjauhi sifat temperamental di ruang publik maupun media sosial. Syiar ini juga mencakup apresiasi mendalam kepada para tokoh pendahulu, mulai dari Ahmad Heryawan hingga Ridwan Kamil, yang telah meletakkan batu fondasi pembangunan Masjid Raya Al Jabbar. Pajak kendaraan bermotor dari rakyat Jawa Barat inilah yang saat ini mengalir kembali untuk membiayai cicilan pembangunan fasilitas tersebut senilai Rp500 miliar per tahun.

Solusi PPDB: Jaminan Biaya Penuh bagi Siswa di Sekolah Swasta

Menanggapi kecemasan para orang tua murid terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemprov Jabar menyajikan formula solusi yang berkeadilan. Mengingat daya tampung sekolah negeri yang sangat terbatas yakni hanya sekitar 360.000 kursi berbanding terbalik dengan total pendaftar yang menembus angka 450.000 calon siswa Pemprov Jabar memutuskan untuk mengembalikan fungsi sekolah-sekolah unggulan atau sekolah model berbasis prestasi akademik, seni, dan olahraga.

Bagi para siswa di wilayah zonasi sekitar sekolah unggulan tersebut yang tidak lolos seleksi prestasi, Pemprov Jabar memberikan garansi penuh untuk menyekolahkan mereka di sekolah swasta terdekat tanpa pungutan biaya.

“Negara tidak boleh abai. Jika anak-anak di wilayah zonasi tergeser karena perubahan status sekolah unggulan, mereka dipersilakan masuk ke sekolah swasta di lingkungan tersebut. Mulai dari uang bangunan hingga uang bulanan, semuanya akan ditanggung penuh oleh APBD Pemprov Jabar,” jelas Gubernur.

Langkah ini diambil di tengah pengetatan fiskal daerah, di mana anggaran Provinsi Jabar mengalami penurunan dari Rp37 triliun menjadi Rp28 triliun akibat pengurangan dana bagi hasil pajak oleh pemerintah pusat. Meski kapasitas keuangan berkurang, Pemprov Jabar berhasil mendongkrak efisiensi belanja infrastruktur jalan dan jembatan dari semula Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun guna memastikan perbaikan fasilitas publik tetap berjalan masif.

Reformasi Birokrasi dan Keuangan: Kesalehan Sosial Pemimpin

Mengamini arahan Menteri Agama, Pemprov Jabar menegaskan bahwa indikator kesalehan utama seorang kepala daerah bukanlah pada aktivitas ritual formal yang berulang, melainkan pada kemampuannya menyelesaikan problem kemiskinan, jaminan kesehatan rakyat, pembenahan infrastruktur irigasi, dan nasib kaum duafa.

Untuk mempercepat kesejahteraan sosial, Pemprov Jabar melakukan evaluasi radikal terhadap belanja aparatur yang selama ini membebani APBD hingga 50-70 persen. Anggaran-anggaran tidak produktif, seperti biaya perjalanan dinas, seminar, simposium, baju dinas, hingga renovasi rumah dinas secara tegas dipangkas guna dialihkan langsung ke pos pembiayaan masyarakat miskin.

Ketidakadilan internal pada sistem kepegawaian juga turut menjadi sorotan tajam. Pemprov Jabar saat ini tengah berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk mengevaluasi besaran tunjangan kinerja. Ditemukan anomali di mana pejabat fungsional yang minim risiko kerja kerap menerima tunjangan lebih besar, sementara pejabat struktural yang memikul tanggung jawab teknis, menghadapi komplain langsung warga, serta diperiksa lembaga hukum, justru menerima apresiasi yang lebih kecil. Pemprov Jabar berkomitmen menyetarakan sistem keadilan ini agar uang publik benar-benar kembali ke tangan rakyat kecil.

Perlindungan Ibu dan Anak: Pembatasan Migrasi Pekerja Ilegal ke Luar Negeri

Catatan krusial lainnya yang menjadi prioritas penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar adalah tingginya kasus kekerasan serta trauma psikologis pada anak-anak yang ditinggal oleh ibunya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri.

Sebagai langkah preventif yang humanis, Pemprov Jabar tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang memperketat aturan migrasi kerja bagi ibu yang memiliki anak usia balita.

“Kami tidak ingin ada lagi anak balita di Jawa Barat yang kehilangan figur ibu, kemudian mengalami trauma akibat penelantaran atau kekerasan di rumah karena perlindungan yang rapuh. Setiap warga yang berniat bekerja ke luar negeri wajib melalui proses asesmen ketat,” urai Gubernur.

Jika dalam proses asesmen tersebut ditemukan bahwa motivasi utama keberangkatan adalah himpitan ekonomi akut, maka tugas negara melalui instansi terkait adalah mengintervensi dengan mencarikan alternatif lapangan kerja atau modal usaha yang layak di dalam wilayah Jawa Barat.

Melalui momentum perayaan tahun baru ini, jajaran Pemprov Jabar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kultur gotong royong, menjaga kepercayaan publik dalam membayar pajak, serta mengawal transparansi anggaran demi terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang adil, makmur, dan sejahtera.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=Ekezq_YDsvA