Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Pembangunan 2027 Harus Tinggalkan “Menara Gading” Statistik, Wajibkan Pemda Alokasi 7,5 Persen untuk Jalan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) secara tajam membedah arah kebijakan pembangunan Jawa Barat menuju tahun 2027. Dalam pidato panjangnya di hadapan para kepala daerah, pimpinan OPD, dan anggota DPRD, KDM menegaskan bahwa filosofi pembangunan harus kembali menyatukan manusia dengan alam, bukan sekadar mengejar angka statistik yang sering kali semu.

KDM mengkritik keras model pembangunan materialistis yang mengeksploitasi alam hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi makro. Menurutnya, Jawa Barat harus kembali pada filosofi Sunda di mana manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan (sareundeuk saigel, sabobot sapihanean).

Kritik Ketimpangan Ekonomi: Bekasi vs Kuningan

Dalam pemaparannya, KDM menyoroti disparitas ekonomi yang tajam akibat industrialisasi dan eksploitasi yang tidak merata. Ia mencontohkan daerah yang memiliki catatan pertumbuhan ekonomi tinggi karena tambang, namun uangnya hanya berputar di perbankan pusat atau asing, sementara warga lokal tetap miskin dan infrastrukturnya hancur.

KDM membandingkan pekerja di kawasan industri Bekasi yang berupah tinggi namun berbiaya hidup mahal, dengan warga di kaki Gunung Ciremai, Kuningan. Meski berpenghasilan nominal lebih rendah, warga di Kuningan dinilai bisa lebih sejahtera karena air bersih tersedia gratis, bahan pangan melimpah dari alam, dan tidak dibebani biaya hidup perkotaan yang tinggi.

“Problem kita bukan soal uang, tapi kepemilikan uang yang terjadi disparitas sangat tinggi. Saya lebih memilih uang di bank tidak tercatat tinggi, tapi rakyat saya setiap hari mampu menyekolahkan anak, bisa beli baju baru saat lebaran, dan ekonominya muter,” tegas KDM.

Fokus Konektivitas Tanpa Batas dan Syarat 7,5 Persen APBD

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, fokus utama kebijakan 2027 adalah pemerataan infrastruktur jalan yang terintegrasi. KDM menargetkan penyelesaian jalur-jalur krusial yang selama ini menjadi titik lemah distribusi ekonomi, seperti Puncak Dua, serta konektivitas jalur tengah dari Sukabumi, Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Pangandaran.

“Kita bangun jalan agar orang dari Bekasi atau Jakarta yang upahnya tinggi bisa keliling menikmati akhir pekan di Jabar. Ini akan melahirkan aliran distribusi uang ke pelosok,” jelasnya.

Guna mewujudkan hal ini, KDM memberlakukan aturan administratif yang ketat. Ia mewajibkan setiap bupati dan wali kota mengalokasikan minimal 7,5 persen dari total belanja daerahnya khusus untuk infrastruktur jalan, PJU, drainase, dan fasilitas penunjangnya.

“Kalau tidak sampai 7,5 persen, saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD kabupaten/kota tersebut. Kita harus berani prihatin demi pembangunan infrastruktur,” tegas KDM.

Estetika Kota dan Kritik Tata Ruang Gedung Sate

Di penghujung arahannya mengenai infrastruktur, KDM mengumumkan rencana untuk menata ulang kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat. Ia akan memperluas halaman Gedung Sate agar menyatu dengan Lapangan Gasibu, menciptakan satu kawasan plasa terbuka yang luas bagi publik dengan membuat rute Jalan Diponegoro melingkar ke utara.

Ia sekaligus mengkritik tajam kesalahan tata ruang di masa lalu, khususnya pembangunan hotel tinggi (Pullman) tepat di depan Gedung Sate. KDM menilai bangunan tersebut melanggar nilai kepurbakalaan dan membahayakan standar keamanan gedung pemerintahan karena membuka celah pengintaian (sniper) langsung ke area vital.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=6efmt6Khx1w