Kepala Bapenda Jabar bersama Pj. Gubernur Jawa Barat bersilaturahmi dengan peserta Munas VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Selasa (30/07). Pada Munas yang mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap AMPHURI dapat menggunakan BIJB Kertajati untuk penerbangan Haji dan Umrah karena lokasinya […]
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyatakan berkomitmen untuk menjalankan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada 2025. Dengan UU HKPD itu, maka APBD dipastikan bakal menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp6 triliun, karena perubahan bagi hasil dari 70 persen untuk […]
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik Kurohman mengungkapkan, kendaraan listrik kian massif. Saat ini kata Dedi Taufik, jumlah kendaraan listrik roda empat sudah mencapai lima ribu kendaraan di Jabar dan roda dua sekitar 25 ribu unit di jalan. Pertumbuhan kendaraan listrik di Jabar ini lanjut Dedi Taufik, diakuinya tidak menambah pendapatan […]
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi, antisipasi turunnya pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik Kurohman mengatakan, banyak faktor yang menjadi potensi turunnya PAD pada saat ini. Antaranya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), melemahnya pertumbuhan ekonomi dan […]
Diskusi bersama tim Zhejiang Weiming Environment Protection dari China beserta jajaran Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia di BIJB Kertajati terkait peluang investasi ‘waste to energy’ pengolahan sampah dengan teknologi insinerasi di Cirebon Raya. Tim Zhejiang Weiming Environment Protection bersama tim Kemenko Marves RI dan jajaran Pemda Provinsi Jabar meninjau calon rencana TPPAS […]
Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dilaksanakan dalam rangka pembahasan pelaksanaan Opsen PKB dan BBNKB berdasarkan UU HKPD. Hal positif dari pola opsen terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten/Kota akan meningkatkan kemampuan fiskal karena dana yang diterima akan lebih cepat dan lebih besar, sehingga pendanaan pembangunan akan lebih mudah dan cepat tercapai. Untuk optimalisasi penerimaan pendapatan, […]
