Bapenda Jabar Sosialisasikan Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 di Kota Tasikmalaya
/dalam Berita oleh TimdataBadan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) menggelar kegiatan sosialisasi Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Horison, di Kota Tasikmalaya, Rabu (31/01). Pemberian APKB merupakan upaya Bapenda Jabar untuk memotivasi dan mengapresiasi peran aktif para Kader Pajak, Wajib Pajak, Penggerak Taat Pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kecamatan serta Kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) guna menyukseskan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Barat.
Apel Besar dan Kenaikan Pangkat
/dalam Sekretariat oleh Tim ArtikelBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menggelar apel besar dalam rangka Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat kepada 62 pegawai Bapenda Jabar.
Pemprov Jabar Serahkan Hibah 6 Unit Kendaraan Operasional Kepada Polda Metro Jaya
/dalam Berita oleh Tim ArtikelGubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyerahkan 6 unit kendaraan operasional yang dihibahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Polda Metro Jaya. Acara tersebut berlangsung di Gedung Pakuan, Jl. Cicendo No 1 Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jum’at (12/1/2018).
Menurut Aher, sapaan Gubernur Jawa Barat, hibah kendaraan operasional ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat kerjasama dengan Polda Metro Jaya.
“Ini adalah komitmen kita (Pemprov Jabar). Karena di wilayah hukum Polda Metro Jaya ada tiga sumber pendapatan kita dari Samsat yakni Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Depok. Maka untuk melancarkan tugas Polda Metro Jaya, khususnya Dirlantas Polda Metro Jaya, kami hibahkan kendaraan operasional ini,” tutur Aher.
Sementara itu, Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Brigjen Pol. Purwadi Arianto mengatakan, dengan adanya penambahan kendaraan operasional ini dapat membentuk manajemen yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang memerlukan mobilitas tinggi.
“Selain itu, kendaraan operasional ini juga dapat dipergunakan sebagai monitoring kegiatan Dirlantas Polda Metro Jaya pada saat pengamanan masyarakat,” ucap Purwadi.
Purwadi pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jawa Barat serta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan hibah kendaraan operasional Dirlantas Polda Metro Jaya.
“Saya berharap kerjasama ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga Polda Metro Jaya bersama Tim Pembina Samsat Jawa Barat dapat selalu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bapenda Jabar Gelar Acara Pelepasan Purna Bhakti
/dalam Sekretariat oleh Tim ArtikelPurna Bhakti adalah akhir dari masa bakti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki usia tertentu yang ditentukan Undang-Undang. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang menjunjung selalu tinggi soliditas di kalangan pegawai, menggelar acara Pelepasan Purna Bhakti di Aula Gedung Bapenda Provinsi Jabar, Jalan Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Kamis (11/1/2017).
Berikut rekan-rekan yang telah memasuki masa purnabakti di Bapenda Provinsi Jabar:
- Hj. CUCUN SUMIARSIH, M.Si.
- AGUS RAKHMAT, S.H., M.Si
- H.DADANG WARSONO,M.Si.
- DJADJA SUTEDJA, S.IP., M.M.
- SUDRAJAT WIJAYA KUSUMA
- IIS AISYAH, S.AP.
- SALIM, S.E.
- SAYID ENDANG SAPUTRA, S.H.
- ABDURRACHMAN, S.Sos., M.Si
- IMAS RATNAWANGSIH, S.E.,M.Si
- IRA DALILAH, M.AP.
- ROSMAN TRESNAYADI
- ARIE NUGRAHA
- YANI ROSTIANA
- MARLIANA
- NANA SUKARNA
- ADE ROHMAN, S.E.
- YETTY ROSYETI
- AGUS PRASENO
- I Y A N
- HARRY TRIANA
- EDI SUTARYAN
- RACHMAN WAHYUDIN, S.E.
- UTIH HERINARADI, S.E.
- TATANG WAHYU
- ABDULLOH
- RUDI MAULUDIN
- KOSASIH
- LILIS HASANAH
- NURHAYATI
- ADE MANSUR
- KUSNO SURYANTO,SH,MM
- HANNY DAHLIANI,MM
- ADE SUPARMAN
- YATI SURYATI
Dalam sambutan mewakili rekan-rekan yang memasuki masa purna bhakti, Drs. H. Dadang Warsono, M.Si. mengucapkan syukur atas perkembangan pelayanan publik yang semakin terdepan dalam melayani masyarakat. Ia pun sedikit menceritakan pengalaman masa baktinya dahulu.
“Semoga teman-teman junior bisa mengikuti kami selesai bertugas dengan sehat. Zaman dulu, motor dinas saja hanya sedikit, jadi saling rebutan jika ada kegiatan dinas. Tapi Alhamdulillah, dulu dengan sarana prasarana yang minim namun target kami selalu tercapai” ungkapnya.
Mantan Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang ini mengungkapkan, bahwa maksud dari mengulang kembali cerita pengalaman dulu untuk memotivasi rekan-rekan yang masih aktif di Bapenda Jabar, agar terus bekerja keras guna mencapai target dalam pekerjaan.
“Pada kesempatan ini, saya juga mewakili teman-teman yang memasuki masa purnabakti memohon maaf jika ada tingkah laku atau ucapan yang kurang berkenan pada rekan-rekan semua. Saya sendiri sering bercanda, namun itu semata-mata hanya untuk refreshing saja,” pungkasnya.
Lain pihak, Kepala Bapenda Jabar, H. Dadang Suharto, SH. MM. mengaku sedih dalam acara Pelepasan Purna Bhakti ini.
“Terus terang saja, secara pribadi saya sedih, karena pada hari ini saya harus melepas kawan-kawan, sahabat-sahabat, senior-senior saya yang telah mengabdi secara luar biasa ikut membesarkan dan mambangun bapenda yang sekarang berdiri kokoh,” ungkapnya.
Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari jasa, kontribusi dan pengorbanan, dan kerja keras dari bapak ibu semua. Oleh karena itu Dadang mengajak kepada ASN yang masih aktif agar selalu menjaga dan memperkuat apa yang telah rekan-rekan purna bhakti berikan agar Bapenda Jabar selalu jaya dan berkibar.
“Saya haturkan terima kasih atas semua jasa-jasa yang telah diberikan oleh senior-senior kita yang hari ini mamasuki masa purna bhakti. Semoga Allah SWT melimpahkan amal kepada bapak dan ibu berikan atas jasanya selama ini,”tuturnya.
Dadang Suharto menambahkan bahwa prestasi PNS atau ASN bukanlah pangkat atau jabatan yang tinggi, namun PNS dan ASN yang dapat menyelesaikan tugas dengan aman dan selamat. Oleh karena itu dirinya selaku wakil dari ASN Bapenda Jabar yang masik aktif bekerja memohon doa dari bapak-ibu dapat rekan-rekan menyelesaikan tugas dengan baik.
“Pelepasan ini bukanlah perpisahan, bapak-ibu tetap bagian keluarga dari Bapenda Jabar, hanya tugas yang berbeda. Pintu kami sangat terbuka, ini adalah rumah kita,” ucapnya saat mengakhiri sambutan Acara Pelepasan Purna Bhakti.
Penyerahan DPA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
/dalam Artikel oleh Tim ArtikelGubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2018. Terasa spesial, malam penyerahan ini dihibur oleh penampilan musisi kenamaan Indonesia, Katon Bagaskara, di Halaman Depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat malam (5/1/18).
Aher memaparkan dalam arahannya, bahwa Volume APBD Jabar TA 2018 sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 3,37% dari Tahun 2017. Pendapatan Daerah sebesar Rp 31,961 Triliun lebih atau naik 4,65% dari Tahun 2017 dan Belanja Daerah sebesar Rp 33,157 Triliun lebih atau naik 2,25% dari Tahun 2017.
Anggaran ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun, kata Aher, Pemerintah melalui anggaran ini hanya menyumbang sekitar 15% pada pertumbuhan ekonomi, namun memiliki jumlah atau nominal yang besar hanya dari satu entitas, yaitu Pemerintah.
“Meskipun masyarakat itu men-triger (memicu) perekonomian 85 persen tapi kan sangat luas cakupannya, sangat banyak yang belanjanya. Tapi kalau Pemerintah satu entitas belanja dari Pemerintah itu 15 persen. Ini (Pemerintah) kelompok belanja terbesar yang ada di negeri kita dan negeri-negeri manapun,” jelas Aher.
“Dalam makro ekonomi, ini (anggaran Pemerintah) menjadi faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam belanja pengeluaran yang menggambarkan pertumbuham ekonomi kita. Ada konsumsi, investasi, ada ekspor-impor, dan belanja negara atau government spending,” tambahnya.
Dengan begitu, menurut Aher, anggaran Belanja Negara harus ditata dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga bisa mendorong pertumbuhan perekonomian yang ditandai dengan denyut ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan pendapatan/pengeluaran masyarakat yang meningkat.
“Mari kita jadikan Belanja Pemerintah ini menjadi belanja yang terbaik, efektif, efisien,” ajak Aher.
“Untuk itu, saya meminta kepada para Kepala OPD untuk membimbing, mengawasi, sekaligus melakukan penelaahan terhadap jenis-jenis rincian belanja oleh para staff atau Eselon IV dan Eselon III. Muaranya tentu ada pada pimpinan OPD selaku Eselon II,” pintanya.
“Kita ingin rupiah demi rupiah itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Tidak ada rupiah demi rupiah yang menjadi penyimpangan,” harap Aher.
Aher juga meminta kepada para pelaksana APBD — baik itu untuk Belanja Langsung, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, maupun Belanja Keuangan ke kabupaten/kota seluruhnya dibelanjakan pada pos-pos anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat. “Mari kita pertanggungjawabkan anggaran ini dengan pertanggungjawabkan dunia-akhirat sekaligus. Di dunia kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Inspektorat, di hadapan BPKP, atau di hadapan BPK paling hebat. Pada saat yang sama, mari kita pertanggungjawabkan juga anggaran ini dengan pertanggungjawaban akhirat di hadapan Allah SWT, yang tidak bisa berlari sedikit pun ketika kita melakukan penyimpangan yang disengaja,” ujar Aher.
Arah kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018, akan diarahkan untuk:
1. BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) untuk SMA/SMK;
2. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB);
3. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
4. Pembangunan rumah sakit serta pengadaan alat kesehatan;
5. Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat dan Penyelesaian Pembangunan Masjid Raya Al Jabbar;
6. Rehabilitasi Rutilahu Perkotaan dam Perdesaan;
7. Infrastruktur dan Kinerja Aparatur Desa;
8. Pemenuhan cadangan pangan;
9. Pendukungan Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak;
10. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi;
11. Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur strategis untuk mendukung perekonomian.
“Oleh karena itulah, kalau sebelumnya saya mewanti-wanti jangan menyimpang. Kalau hari ini saya mewanti-wanti jangan menyimpang dan kalau menyimpang saya minta kepada Allah agar dibuka saja supaya ketahuan dan diselesaikan di hadapan manusia-manusia yang berwenang,” tegas Aher.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari yang hadir pada acara penyerahan DPA ini mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya ingin pelaksanaan anggaran bisa dilakukan tepat waktu. Hal ini, menurut Ineu akan mendongkrak pembangunan di Jawa Barat yang sesuai dengan harapan.
DPRD juga berkomitmen akan selalu melakukan pengawasan terhadap para pelaksana anggaran. Hal yang dilakukan adalah sebagai wujud DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.
“Kami ingin menunjukkan bahwa dengan kerja bersama, dengan gotong royong, dengan kekompakan yang kita lalukan — baik eksekutif, legistlatif, yudikatif , atau Forkopimda yang ada di Jawa Barat akan menghasilkan kerja yang luar bisa bagi masyarakat Jawa Barat,” tutur Ineu.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DPA kali ini digelar dalam suasana berbeda. Digelar di ruang terbuka dan dimalam hari meskipun dalam suasan hujan rintik. Aher berharap hal ini bisa memberikan spirit serta motivasi baru kepada seluruh aparat pengguna anggaran di lingkungan Pemprov Jawa Barat.
“Memang saya tidak tahu siapa ini yang menginisiasi. Biasa memang penyerahan DPA itu tidak pernah keluar dari Aula Barat (Gedung Sate). Dan kali sedikit keluar dan digelar di halaman Gedung Sate,” kata Aher.
Bagi Aher, penyerahan DPA ini merupakan kali kesepuluh atau terakhir dalam periode masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. “Dan ini tahun yang kesepuluh. Saya sepuluh kali berarti tidak pernah absen membagi DPA,” lanjut Aher dalam sambutannya.
Selain menyerahkan DPA, pada kesempatan ini Aher juga menyerahkan bantuan peralatan sekolah untuk anggota keluarga para petugas keamanan atau security dan petugas kebersihan di Gedung Sate. Bantuan berasal dari Baznas Jawa Barat.
Tampil sekitar 45 menit, Katon Bagaskara menghibur dengan lagu-lagu hitsnya, seperti Negeri di Atas Awan, Yogyakarta, Lara Hati, Cinta Putih, Dinda dan sederet lagu hits lainnya milik musisi kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 14 Juni 1966.
Aher Minta Kepala OPD Pantau Penataan Anggaran
Sementara itu sebelumnya masih di Hari Sabtu (5/1/2018) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat agar memantau penataan anggaran pada organisasi yang dipimpinnya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.
“Pengawasan yang sama terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masih berlaku, pengawasan umum DPA masih di Pak Yerry (Kepala Bappeda Jabar). Artinya kalau ada hal-hal yang kurang efektif, kurang efisien silakan dikoreksi, itu yang pertama,” kata Aher dalam pengarahan di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (5/1/18).
“Yang kedua, tentu para OPD tolong memantau Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang sedang membuat DPA dipantau supaya tepat sasaran. DPA itu hak mutlak prerogatif, tafsir eksekutif tanpa ada urusan legislatif. Itulah DPA. Pengawasannya moral, plus kemudian cita-cita kita untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya manfaat publik. Itu pengawasannya,” lanjutnya.
“Anggaran kita maksudkan, kita dedikasikan untuk manfaat publik sebanyak-banyaknya. Jangan ada manfaat pribadi di situ, karena manfaat pribadi sudah terselesaikan dengan apa yang kita dapatkan dari gaji dan TPP. Insyaallah cukup, berkah,” kata Aher.
Aher ingin menuntaskan 2018 dengan baik. Dia berharap anggaran-anggaran — terutama anggaran untuk program kategori utama bisa selesai pada semester pertama ini.
Selain itu, pada kesempatan ini Aher juga menyampaikan apresiasinya kepada para birokrat yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Karena pada Tahun Anggaran 2017 penyerapan anggaran mencapai 95,77%. Kata Aher, penyerapan ini bisa jadi tertinggi secara nasional.
“Kalau tahun yang lalu (penyerapan anggaran TA 2016) kita ada di angka 93 koma sekian persen hampir 94 persen. Ketika dicek di 34 provinsi kita paling besar dan sekarang kita di angka 95 persen lebih, 95,77 persen. Hampir dipastikan karena naik serapan kita 95,77, hampir dipastikan kita pun penyerapannya terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” ungkap Aher.
“Tentu kita tidak ingin hanya penyerapannya yang terbaik, saat yang sama efektifitas anggaran itu harus benar. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, indikator OPD, rincian program, sampai kemudian diukur dengan output/outcome yang diakibatkan program tersebut terlaksanakan,” pungkasnya.
Sumber : jabarprov.go.id
Cara Menggunakan Samsat Online Nasional
/75 Komentar/dalam Artikel oleh Tim ArtikelPada bulan September lalu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuh provinsi untuk menerapkan Samsat Online Nasional. Tujuh Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten dan Bali. Melalui layanan Samsat Online Nasional tentunya akan lebih memudahkan masyarakat pemilik kendaraan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena telah bekerja sama dengan bank daerah, bank BUMN, dan juga bank swasta.
Melalui Samsat Online Nasional wajib pajak/pemohon diharuskan mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional di Google Play. Karena hanya melalui aplikasi Samsat Online Nasional tersebut, wajib pajak/pemohon mendapatkan kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM/E-banking. Kode bayar yang diterima oleh wajib pajak/pemohon hanya berlaku selama 2 jam semenjak dikeluarkan oleh aplikasi Samsat Online Nasional, apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran kode bayar akan tidak dapat digunakan (kadaluarsa) sehingga jika akan melakukan pembayaran wajib pajak/pemohon harus melakukan pendaftaran ulang via aplikasi Samsat Online Nasional. Samsat Online Nasional ini memiliki perbedaan dengan layanan E-Samsat Jabar dimana data pemilik rekening harus sama dengan data pemilik kendaraan yang tertera di STNK sedangkan pembayaran Samsat Online Nasional bisa dilakukan melalui ATM/e-banking milik sendiri atau orang lain.
Dibawah ini adalah tampilan dari Aplikasi Samsat Online Nasional, sebagai berikut :
Setelah selesai membayar pajak kendaraan melalui ATM/E-banking, ada prosedur pengesahan STNK yang harus diikuti oleh wajib pajak/pemohon, meliputi :
1. Menyerahkan persyaratan di loket pengesahan
2. Petugas akan melakukan input data pada aplikasi Samsat Online Nasional dengan memasukkan Noreg/Nopol
3. Setelah identitas pemilik dan kendaraan serta status pembayaran muncul pada layar komputer maka petugas akan melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan stiker/cap/elektronik pada kolom pengesahan di STNK
4. Selanjutnya petugas akan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Batas waktu untuk penukaran struk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus melakukan pengesahan STNK adalah 30 hari dihitung dari tanggal dikeluarkannya struk bukti tersebut. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan pada Samsat daerah asal dimana kendaraan terdaftar contohnya kendaraan yang terdaftar di wilayah Bekasi tidak dapat melakukan pengesahan STNK di wilayah Bandung. Selain itu, ketika mengajukan pengesahan STNK ke kantor Samsat maka wajib pajak/pemohon harus dapat menunjukkan KTP asli sesuai dengan data di STNK. Bila tidak dapat menunjukkan maka :
1. Melakukan proses balik nama,
2. Dilakukan blokir sehingga tahun berikutnya kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran melalui Samsat Online Nasional dan harus melakukan balik nama.