Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi

Pajak Daerah

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan BAB I, Pasal 1 angka 21 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek Pajak

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Dikecualikan dari objek PKB diatas, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas :

Kereta api;
Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;
Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk
dipamerkan; dan
Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita oleh negara dan/atau dibekukan oleh negara.

Subjek & Wajib Pajak

Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.

Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut:

Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan
Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot sebagaimana dimaksud diatas dihitung berdasarkan faktor-faktor:

tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan
bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi
silinder.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.

Tarif Pajak

Pasal 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

Penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi I,2% (satu koma dua persen); dan
Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk penghitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat besarannya ditentukan berdasarkan PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023 yaitu :

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar 1,12% (satu koma satu dua persen);
Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor secara progresif ditetapkan sebesar:
1. 1,62% (satu koma enam dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;
2. 2,12% (dua koma satu dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;
3. 2,62% (dua koma enam dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan
4. 3,12% (tiga koma satu dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan
  seterusnya.
Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan, instansi pemerintah, dan kendaraan umum.

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan serta Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor Instansi Pemerintah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Masa Pajak

Denda Pajak

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 104 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023, dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Mekanisme Pembayaran Pajak

Dasar Hukum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Unduh

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG PAJAK DAERAH

Unduh