“Jangan Coba-Coba Korupsi”

Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso mengatakan, pihaknya sangat fokus dalam mencegah terjadinya praktek korupsi di instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dengan pencegahan ini,  sistem keuangan pemerintah  jangan jadi sarana kejahatan.Untuk mengupayakan hal tersebut,  sistem fiskal dijaga jangan ada praktek manipulasi penggunaan keuangan negara. “Jangan ada uang […]

Pemda di Jabar Kompak Keberatan Penghapusan PBB

Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana penghapusan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan) yang akan diterapkan pada 2016 mendatang. Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan wacana penghapusan itu bakal berpotensi mengurangi setoran pajak yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama pendapatan asli […]

Perangi Korupsi, Dispenda Gelar Kapita Selecta

Korupsi ataupun kejahatan perbankan menjadi musuh yang terus diperangi oleh semua pihak, termasuk Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Seluruh kepala cabang dan TU/Tata Usaha di lingkungan Dispenda Jabar diberi pengarahan pada acara Kapita Selekta. Acara yang berlangsung di Aula Dispenda Jabar, Senin (09/2) tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni perwakilan dari Pusat Pelaporan dan Analisis […]

PNS Masih Yang Pertama Dalam Laporan PPATK

Kalangan birokrat Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi yang pertama dalam laporan dugaan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dikatakan oleh perwakilan PPATK, Firdaus Saleh dalam acara Kapita Selecta yang digelar oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat. Menurut Firdaus, mudahnya membaca karakter dan kondisi PNS membuat kebanyakan perbankan […]

Harus Duduk Bersama Dulu

Riuh rendah ruang publik, terutama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, niscaya terjadi ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan pemberlakuan bebas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah huni, tempat ibadah, dan bangunan sosial mulai 2016 mendatang. Awal Februari lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta mengajukan […]

Titik Keseimbangan dari Wacana Penghapusan PBB

Dan benar saja. Polemik langsung terjadi, manakala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan pemberlakuan bebas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah huni, tempat ibadah, dan bangunan sosial mulai 2016 mendatang. Sambil menunggu kajian, yang namanya rencana pasti menuai pro kontra. Banyak yang setuju karena merasa tidak terlalu dibebani secara rutin […]