Dasar pengenaan BBNKB

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) dan ayat (10) Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

(1). Tarif BBNKB atas penyerahan pertama kendaraan bermotor roda empat atau lebih, roda tiga, dan roda dua ditetapkan sebesar:
a. 12% (dua belas persen), untuk kendaraan bermotor orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan
Polri; dan
b. 8,80% (delapan koma delapan nol persen), untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.

(2). Tarif BBNKB Ex Dump Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, serta kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, yang belum dikenakan BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebagai berikut:
a. umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
b. umur kendaraan diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan
c. umur kendaraan di atas 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.

(3). Tarif BBNKB hibah ditetapkan sebagai berikut:
a. kendaraan hibah yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB; dan
b. kendaraan hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% dari NJKB.