Dedi Mulyadi Buka Suara soal Sayembara Tangkap Pelaku Kejahatan: Bukan untuk Main Hakim Sendiri, tapi Cegah Korban Berjatuhan
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan sayembara bagi warga yang membantu menangkap pelaku kejahatan bukan bertujuan mendorong aksi main hakim sendiri. Sebaliknya, program tersebut dirancang untuk mencegah pelaku kejahatan menjadi korban amuk massa sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam perjalanan menghadiri acara Wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menanggapi masukan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait kebijakan sayembara yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
Dedi mengaku berterima kasih atas berbagai masukan dan koreksi yang diberikan Yusril. Menurutnya, masukan tersebut menjadi pengingat agar dirinya lebih berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan sebagai kepala daerah.
“Saya menyampaikan bahwa sayembara ini dilakukan justru untuk mencegah main hakim sendiri,” kata Dedi.
Sayembara Dinilai Bisa Cegah Amuk Massa
Dedi menjelaskan, praktik main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sudah lama terjadi, bahkan jauh sebelum kebijakan sayembara diumumkan. Ia mencontohkan berbagai kasus pencurian, mulai dari ayam, domba hingga sepeda motor, yang berujung pada pengeroyokan hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia.
Menurutnya, selama ini ia juga ikut menangani berbagai persoalan yang muncul setelah peristiwa tersebut, termasuk membantu keluarga korban yang menjadi sasaran amuk massa.
Ia menilai, apabila masyarakat memiliki pilihan untuk menyerahkan pelaku kepada aparat dalam keadaan hidup dan memperoleh hadiah melalui mekanisme sayembara, potensi aksi main hakim sendiri dapat diminimalkan.
“Kalau ada sayembara, bisa jadi pelaku tidak dihakimi karena masyarakat merasa lebih baik diserahkan dalam keadaan hidup dan kemudian mendapat hadiah sehingga kerugian, misalnya ayam yang hilang, bisa terganti,” ujarnya.
Respons atas Kritik Yusril
Dedi mengakui cara berpikirnya lebih banyak dipengaruhi pengalaman menangani persoalan di lapangan sehingga cenderung bersifat praktis. Sementara itu, ia menilai Yusril memiliki perspektif akademis dan nasional yang lebih luas.
Meski demikian, ia menegaskan substansi yang ingin disampaikan bukan semata mengenai mekanisme sayembara, melainkan pentingnya negara hadir dalam setiap persoalan keamanan yang dihadapi masyarakat.
Negara Harus Hadir di Setiap Sudut Wilayah
Menurut Dedi, setiap kasus pembegalan maupun pencurian merupakan indikator bahwa negara belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak bersama-sama membangun tata kelola keamanan yang lebih baik dengan memastikan kehadiran negara di seluruh wilayah.
“Negara harus hadir dalam setiap sudut lingkungan. Tidak boleh ada satu jengkal tanah pun tanpa kehadiran negara,” tegasnya.
Ia berharap upaya tersebut dapat terus menekan angka kejahatan, khususnya kasus pembegalan di Jawa Barat.
Klaim Angka Kejahatan Menurun
Di akhir pernyataannya, Dedi kembali menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang diberikan Yusril. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen meningkatkan keamanan di wilayahnya.
Menurut Dedi, berdasarkan kondisi yang dipantau pemerintah daerah, angka kejahatan di Jawa Barat saat ini menunjukkan tren penurunan, termasuk kasus pembegalan yang disebutnya terus mengalami penurunan.
“Kita semangat mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Barat. Faktanya hari ini kejahatan menurun, pembegalan mulai terus mengalami penurunan,” pungkasnya.
sumber: https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7667733678239337736
