SAMPAIKAN KULIAH UMUM DI IPDN JATINANGOR | INI MATERI YANG DISAMPAIKAN

SUMEDANG – Kang Dedi Mulyadi, menyampaikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang. Acara yang dihadiri oleh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jaksa Agung Muda Intelijen Republik Indonesia, Rektor IPDN, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta alumni IPDN tersebut mengusung tema sinergitas daerah dalam membangun konstruksi kinerja demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pemaparannya, Dedi Mulyadi menekankan bahwa pemahaman terhadap negara tidak boleh terjebak pada sekat-sekat administratif semata. Negara merupakan satu kesatuan utuh antara tanah, air, udara, dan matahari. Pemisahan pemahaman ini dinilai memicu distorsi dalam pengelolaan daerah, di mana kebijakan teknokratis sering kali mengabaikan filosofis lingkungan dan spirit kultural leluhur.

Kang Dedi Mulyadi menyoroti terjadinya degradasi dalam sistem birokrasi akibat orientasi kerja yang bergeser ke arah pragmatisme administratif. Kritik tajam disampaikan terhadap tren penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial atau pelatihan yang tidak menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan pengeluaran anggaran besar untuk kegiatan seremonial administratif sering kali mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, seperti pembangunan rumah bagi masyarakat miskin. Tindakan mengutamakan kepuasan administrasi di atas kepuasan publik tersebut dinilai sebagai bentuk korupsi kultural.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan reformasi sistem pengawasan dan penganggaran negara melalui sinergitas sejak dini bersama jajaran penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan BPK. Proses pengawalan harus dimulai sejak input anggaran, pembahasan, hingga percepatan pelaksanaan.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan paradigma dalam sistem audit. Proses audit disarankan dilakukan sebelum pembayaran termin proyek dilaksanakan (audit dulu baru dibayar), bukan sebaliknya. Langkah ini dinilai efektif sebagai tindakan pencegahan dini guna memotong celah penyimpangan dan potensi korupsi di lingkungan pemerintahan.

Melalui kuliah umum ini, diharapkan calon birokrat masa depan dan penyelenggara pemerintahan dapat mengadopsi tiga kerangka acuan utama dalam bergerak: memiliki kepekaan terhadap nilai masa lalu, menguasai ketangkasan administratif kekinian, serta memiliki visi yang adaptif untuk masa depan tanpa terjebak dalam kekakuan birokrasi yang menghambat pelayanan publik.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=pOido2Uy7dE