Ini Amanat KDM Di HUT Kodam 3 Siliwangi

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri malam kontemplasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kodam III/Siliwangi. Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa KDM ini menyampaikan amanat mendalam mengenai kedekatan emosionalnya dengan prajurit Siliwangi serta komitmennya dalam memimpin pembangunan Jawa Barat yang humanis dan berkarakter.

Refleksi Sejarah dan Mitologi Siliwangi di Mata Gubernur

Acara dimulai dengan suasana khidmat saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan salam penghormatan kepada Pangdam III/Siliwangi beserta istri, para perwira, Dandim, Danramil, Babinsa, serta unsur pimpinan daerah (Forkopimda) Jawa Barat yang hadir. Hadir pula Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan sesepuh purnawirawan TNI.

Dedi membuka amanatnya dengan mengajak seluruh hadirin melakukan kontemplasi mendalam mengenai perjalanan historis Kodam III/Siliwangi. Menurutnya, cerita tentang Siliwangi dan prajuritnya bukan lagi sekadar sejarah formal militer, melainkan telah melekat kuat sebagai cerita rakyat dan mitologi hidup di tengah masyarakat Sunda.

“Telinga saya ini isinya Kodam III/Siliwangi. Waktu saya usia 6 sampai 9 tahun, media sangat terbatas. Media cetak yang sampai ke rumah adalah koran Pikiran Rakyat dan Majalah Kodam III/Siliwangi dengan jargon terkenalnya, ‘Esa Hilang Dua Terbilang’,” kenang Dedi menggambarkan masa kecilnya di pedesaan.

Ia menambahkan bahwa di rumah masa kecilnya yang sederhana, tidak ada hiasan dinding yang mewah melainkan hanya sebuah lukisan kayu bergambar wajah harimau bertuliskan “Siliwangi”. Setiap sore dan setelah magrib, ingatan kolektifnya dibentuk oleh siaran Angkatan Bersenjata di RRI Bandung yang mengumandangkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta alunan musik dari Orkes Melayu Kuntum Mekar pimpinan tentara Kodam III/Siliwangi.

Melalui pengalaman masa kecil tersebut, generasi tahun 1970-an di Jawa Barat dinilai mampu memahami visi militer dan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) secara alamiah melalui apa yang mereka lihat dan dengar sehari-hari.

Strategi Operasi Kemasyarakatan dan Kepemimpinan Humanis

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi memuji kehebatan prajurit Siliwangi yang tidak hanya mengandalkan alutsista mahal atau teknologi tinggi, melainkan mengedepankan kemampuan operasi intelijen humanis berbasis teritorial. Ia mencontohkan keberhasilan historis Operasi Pagar Betis (Pariuk) saat menghadapi pemberontakan Kahar Muzakkar. Di saat batalion lain mengalami kesulitan, pasukan Siliwangi justru diterima dengan sukarela oleh rakyat setempat.

“Prajurit Siliwangi mengedepankan prinsip-prinsip egalitarianisme, kemanusiaan, dan rasa saling asih sebagai sendi utama operasi. Karena kedekatan itu, rakyat sendiri yang menunjukkan di mana posisi persembunyian musuh,” jelas Dedi.

Nilai-nilai luhur itulah yang kemudian diadaptasi oleh Dedi Mulyadi sejak menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada 2003, Bupati Purwakarta dua periode (2008–2018), hingga posisinya saat ini sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2025. Ia menegaskan bahwa visi mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih harus bersandar pada ajaran Sanghyang Siksa Kandang Karesian yang diturunkan menjadi “Wangsit Siliwangi”.

Dedi mengingatkan agar nama besar Siliwangi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Dalam menata berbagai wilayah konflik lingkungan seperti kawasan Puncak, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, hingga Bandung Barat, ia selalu menerapkan prinsip leungeun bisa dikuah-kieuhkeun (tangan yang merangkul dan mengusap).

“Saya datang menemui masyarakat tidak menggunakan atribut kebesaran, tidak membawa senjata. Saya datang hanya bersendal jepit untuk berdialog langsung dengan mereka. Itulah filosofi prajurit Siliwangi,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Mengakhiri pidatonya di mimbar, gubernur mendoakan agar Pangdam III/Siliwangi segera mendapatkan kenaikan pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal). Ia juga mengapresiasi komitmen Kodam III dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui program Citarum Harum, yang selaras dengan filosofi Sunda kuno: “Gunung kudu kaian, lengkob kudu balongan, lembah kudu sawahan, leuweung hejo rakyat ngejo” (gunung harus berhutan/berair, lembah menjadi sawah, dan hutan menjadi sumber pangan bagi rakyat)

Sesi Wawancara: Menjawab Isu Krusial Jawa Barat

Usai memberikan amanat, Gubernur Jawa Barat menyempatkan diri melakukan foto bersama dengan jajaran pimpinan Kodam III/Siliwangi. Setelah itu, ia melayani sesi wawancara mendalam bersama awak media untuk menjawab berbagai isu strategis, mulai dari penataan kota, anggaran daerah, hingga reformasi pendidikan.

1. Penataan Kota Bandung Menuju Kota Dunia

Menanggapi dinamika di Kota Kembang, Dedi meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban, terutama menjelang perhelatan olahraga di mana klub kebanggaan daerah masyarakat Jawa Barat, Persib Bandung berpeluang menjadi juara. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap agar tidak mencederai nama baik daerah.

Lebih lanjut, ia memaparkan target ambisius untuk mengembalikan julukan Bandung sebagai kota yang indah, bersih, dan tertib (Bandung Bermartabat).
“Jalanan harus bersih, trotoar tertata, drainase diperbaiki, dan kabel-kabel udara yang semrawut diturunkan ke bawah tanah,” cetusnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengklaim telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penataan lingkungan Kota Bandung. Salah satu proyek prioritas yang segera diumumkan pemenang lelangnya adalah penataan kawasan Pasteur. Gubernur juga telah mengeluarkan Surat Edaran terkait penertiban pemasangan bendera, spanduk, dan baliho di sekitar gedung-gedung pemerintahan dan cagar budaya bersejarah agar estetika kota kelas dunia tetap terjaga.

2. Klarifikasi Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Terkait adanya keluhan penurunan dana transfer dari provinsi ke kabupaten/kota, Dedi memberikan penjelasan realistis mengenai kondisi keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar sendiri mengalami defisit atau pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,6 triliun.

“Kalau anggaran provinsi berkurang Rp 3,6 triliun, kita mau membagikan uang yang mana lagi? Pendapatan terus menurun, transfer pusat berkurang,” tutur Dedi memberikan rasionalisasi anggaran.

Meski anggaran murni jalan provinsi mengalami peningkatan penataan (dari kisaran ratusan miliar menjadi sekitar Rp 4 triliun), angka tersebut tetap harus dievaluasi secara ketat akibat penurunan pendapatan daerah. Kendati tidak ada lagi skema “bagi-bagi uang” secara langsung ke kas daerah kabupaten/kota, Pemprov Jabar mengambil alih pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara langsung di lapangan.

“Jalan-jalan kabupaten/kota yang rusak sekarang menjadi prioritas provinsi untuk dikerjakan langsung. Penanganan masalah sosial dan kebencanaan juga langsung ditangani provinsi, seperti relokasi dan perbaikan rumah akibat bencana di Kabupaten Sukabumi,” paparnya. Menurutnya, intervensi langsung ini dilakukan agar kegiatan pembangunan riil di tingkat provinsi tidak hilang.

3. Isu Kebijakan Air Nasional

Saat dimintai tanggapan mengenai wacana kebijakan pengelolaan air yang bergulir dari pemerintah pusat, Dedi memilih bersikap hati-hati dan enggan berspekulasi secara prematur.

“Kita tunggu saja dulu, kami tidak akan memberikan pernyataan apa pun sebelum ada aspek resmi dari pemerintah pusat ke provinsi. Sampai saat ini kami belum diundang secara resmi untuk membicarakan hal tersebut di tingkat pusat,” jelasnya singkat.

4. Transformasi “Sekolah Maung” (Manusia Unggul)

Salah satu terobosan signifikan yang dipaparkan gubernur adalah reformasi sistem penerimaan peserta didik baru melalui penghapusan istilah “sekolah favorit” dan menggantinya dengan konsep Sekolah Maung atau Sekolah Manusia Unggul.

Sebagai contoh, sekolah-sekolah yang secara historis memiliki nilai batas masuk (passing grade) tertinggi seperti SMA 3 Bandung dan SMA 5 Bandung kini diubah paradigmanya. Seleksi masuk Sekolah Maung tidak lagi sekadar berdasarkan nilai Ujian Nasional/akademik kaku, melainkan mengombinasikan nilai akademik dan non-akademik berbasis prestasi bakat siswa.

Menjawab kekhawatiran masyarakat zonasi sekitar sekolah yang anaknya tidak lolos seleksi prestasi tersebut, Dedi memberikan jaminan penuh yang berpihak pada warga miskin dan lokal.

“Bagi anak-anak yang domisili di dekat Sekolah Maung namun nilai akademiknya tidak mencukupi, mereka akan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta yang berada di sekitar kawasan tersebut,” terang Dedi.

Heorisme kebijakan ini ditunjukkan dengan kepastian bahwa seluruh biaya operasional siswa tersebut akan ditanggung penuh oleh negara. Pemprov Jabar tengah menyusun Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak sekolah swasta terdekat.

“Mulai dari biaya uang bangunan hingga SPP bulanan dijamin gratis oleh pemerintah provinsi. Jadi, hak pendidikan anak-anak di wilayah tersebut tetap terpenuhi tanpa membebani orang tua,” pungkasnya menutup wawancara.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=vZFyo5xMH4Q