Pemprov Jabar Umumkan Saldo Kas Daerah dan Realisasi Pendapatan Terbaru Hari Jumat, 22 Mei 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan update posisi kas RKUD daerah dari kawasan Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Jumat (22/5/2026). Penyampaian tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam keterangannya, Pemprov Jabar menegaskan pengelolaan kas daerah terus dioptimalkan untuk mendukung kelancaran pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Nilai histori Gunung Padang yang mencerminkan kekuatan, ketahanan, dan perjalanan peradaban selaras dengan semangat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memaparkan realisasi penerimaan daerah hingga Jumat, 22 Mei 2026 pukul 17.00 WIB yang tercatat sebesar Rp33.568.886.513.

Adapun rincian penerimaan daerah meliputi:

* Pajak Kendaraan Bermotor: Rp16.860.734.200
* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Rp15.017.409.100
* Pajak Air Permukaan: Rp564.815.700
* Pajak Alat Berat: Rp3.903.800
* Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Rp1.900.839
* Retribusi Daerah: Rp311.343.550
* Lain-lain PAD yang Sah: Rp808.779.324

Sementara itu, realisasi pengeluaran daerah mencapai Rp22.227.465.578 dengan rincian:

* Belanja Pegawai: Rp9.179.861.642
* Belanja Barang dan Jasa: Rp6.641.153.719
* Belanja Modal: Rp2.080.350.017
* Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota: Rp4.260.400.200
* Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa: Rp65.700.000

Dengan realisasi tersebut, saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat hingga saat ini tercatat sebesar Rp364.088.403.386.

Pemprov Jabar menyebut nilai-nilai sejarah yang dimiliki Gunung Padang menjadi inspirasi dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta berkelanjutan.

“Di balik nilai sejarah Gunung Padang, tersimpan nilai ketekunan, harmoni, dan keberlanjutan yang menjadi inspirasi dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan berorientasi pada kemajuan Jawa Barat,” demikian disampaikan dalam penutup laporan tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan update posisi kas daerah akan terus disampaikan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

sumber: https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7642724287912234247