HADIR DI ACARA BI | KDM SAMPAIKAN EKONOMI LINGKUNGAN BERBASIS KEADILAN

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat stabilitas ekonomi daerah melalui pendekatan ekonomi berbasis ekologi. Dalam kehadirannya di acara Bank Indonesia, beliau memaparkan strategi distribusi keuangan yang berkeadilan serta perlindungan lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang.

Dalam pidatonya, Gubernur menyoroti pentingnya distribusi pajak yang transparan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Fokus utama terletak pada pengembalian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk modernisasi infrastruktur jalan, termasuk penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), sistem drainase yang baik, serta penataan taman kota untuk mengembalikan keindahan alam Jawa Barat.

“Uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak harus terdistribusi secara merata untuk menggerakkan sektor riil, mulai dari layanan kesehatan hingga pendidikan,” ujar beliau.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD tengah merancang regulasi mengenai pajak galian yang difokuskan pada upaya recovery lingkungan. Kebijakan ini memastikan sebagian besar pendapatan pajak kembali ke desa asal terdampak eksploitasi guna membangun sanitasi, infrastruktur, dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat setempat agar tidak bergantung pada aktivitas yang merusak alam.

Terkait iklim investasi, Jawa Barat mencatatkan lonjakan signifikan melalui kebijakan percepatan layanan administratif. KDM melakukan pemilahan terhadap jenis industri; memberikan kemudahan izin bagi industri rendah risiko lingkungan untuk mendorong ekspor dan mendatangkan devisa, sembari tetap menjaga kajian komprehensif bagi industri berisiko tinggi.

KDM juga memperkenalkan konsep ekonomi berbasis ekologi untuk mencegah degradasi lingkungan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengalihkan pola tanam masyarakat di daerah rawan bencana dari tanaman sayur menjadi tanaman keras melalui program insentif bagi petani hutan. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan pascabencana yang mencapai triliunan rupiah.

Sebagai penutup, beliau mengajak seluruh elemen, termasuk Bank Indonesia, untuk bersinergi memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online yang marak di Jawa Barat. Kedua hal tersebut diidentifikasi sebagai penghambat utama stabilitas ekonomi keluarga dan perusak struktur sosial masyarakat.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=MTbIRSyIeC0