KDM Ingatkan Potensi “Penjarahan” Kekayaan Alam Bogor: Subur di Atas, Kaya di Bawah, Rakyat Jangan Sengsara

BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memberikan peringatan keras terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di daerah Jonggol dan sekitarnya. KDM menegaskan bahwa kekayaan alam yang melimpah, mulai dari kesuburan tanah hingga kandungan mineral dan emas, bisa menjadi petaka jika tidak dikelola dengan kesadaran ekologis yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan KDM dalam kunjungannya ke Jonggol yang dihadiri oleh anggota DPR RI Mulyadi, jajaran pimpinan daerah, serta tenaga pendidik di wilayah Bogor.

Kekayaan Alam dan Ancaman Konflik

KDM menyoroti bahwa Bogor adalah tanah yang sangat istimewa dengan sejarah peradaban yang panjang. Namun, ia mengingatkan agar warga tidak terlalu bangga secara berlebihan terhadap kandungan SDA yang ada. Menurutnya, daerah yang kaya mineral seringkali menjadi magnet bagi penjarahan, ketidakteraturan, hingga konflik sosial.

“Tanah yang subur dirusak karena orang mengejar kandungan emas dan batu. Akibatnya ekosistem kacau, terjadi banjir, dan longsor. Bogor sempat menjadi kabupaten dengan tingkat kehancuran tata ruang tertinggi karena galian tanah, batu, hingga tambang emas liar,” ungkap KDM.

KDM juga mengkritik ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam sektor pertambangan. Ia menyentil para pengusaha atau “bandar” yang tinggal mewah di apartemen Jakarta, sementara masyarakat di lokasi tambang tetap hidup dalam kemiskinan dan hanya menjadi buruh belah batu dengan upah minim.

Sinergi Pajak dan Reklamasi

Sebagai solusi, KDM telah menginstruksikan Kepala Bappeda untuk menyusun kebijakan keselarasan pajak. Ia mengusulkan agar sekian persen pajak dari sektor pertambangan harus dikembalikan langsung ke daerah asal untuk keperluan reklamasi, perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga penanganan kemiskinan.

“Jangan sampai hartanya hilang dalam bentuk kekayaan alam, tapi yang terganti justru kesengsaraan yang menetap,” tegasnya.

Lonjakan Pembangunan Sekolah Baru

Di sisi lain, KDM memaparkan kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan di Jawa Barat. Pada tahun 2025-2026, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sekitar Rp 630 miliar untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), serta rehabilitasi sekolah.

Beberapa proyek sekolah baru yang disebutkan antara lain SMAN 1 dan 3 Jonggol, SMAN 1 Kemang, serta sejumlah SMK di daerah lain. KDM menjelaskan bahwa dana pembangunan ini berasal dari optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta efisiensi belanja pemerintah, termasuk kebijakan dirinya yang tidak mengambil anggaran perjalanan dinas maupun mobil dinas.

Kritik Budaya Pesta dan Prioritas Hunian

Menutup arahannya, KDM kembali memberikan pesan kepada warga Bogor untuk meninggalkan budaya memaksakan diri menggelar pesta pernikahan mewah dengan cara berutang. Ia mendorong agar dana tersebut lebih baik digunakan untuk uang muka perumahan.

“Orang Sunda harus maju. Jangan sampai beres kawin indung bapakna ngahuleng (orang tua melamun) karena tagihan utang, sementara anaknya belum punya pekerjaan tetap. Nikah cukup di KUA, uangnya buat beli rumah agar setelah akad bisa langsung pulang ke rumah sendiri,” pungkas KDM.

KDM juga menjamin perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut akan segera dilaksanakan, termasuk rencana konektivitas jalan dari Cibarusa hingga Bogor yang dilengkapi dengan fasilitas trotoar dan penerangan jalan yang memadai.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=63uRcuvI25o