KDM Instruksikan Pejabat Pemprov Jabar Kebut Pembangunan Infrastruktur yang Estetik dan Berkualitas

KAB.SUBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggelar pertemuan santai namun tegas bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, KDM menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan kualitas tinggi.

KDM mengingatkan jajarannya di Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bekerja lebih keras memenuhi harapan publik akan kemajuan Jawa Barat.

Kualitas Tender dan Pengawasan Ketat

Gubernur memberikan instruksi keras terkait pelaksanaan proyek pembangunan. Ia menegaskan bahwa kontraktor atau pemenang tender yang pada tahun-tahun sebelumnya bekerja dengan kualitas buruk tidak boleh diberikan kesempatan lagi.

“Orang-orang yang pekerjaannya tidak baik, tidak berkualitas, jangan dikasih kesempatan lagi. Berilah kesempatan pada yang punya kualitas, tepat waktu, dan bertanggung jawab,” tegas KDM.

Selain itu, ia meminta adanya koordinasi antar-dinas, seperti Dinas PU dan Dinas Perhubungan, untuk mengatur penempatan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar merata dan tidak menumpuk di titik tertentu, termasuk di jalur menuju kediamannya sendiri, demi menghindari persepsi negatif masyarakat.

Inovasi “Pangiuhan” dan Ruang Publik Gratis

Dalam visi pembangunannya, KDM ingin karakter Jawa Barat terlihat kuat melalui fasilitas publik yang estetik. Ia menginstruksikan pembangunan trotoar berkualitas dengan material asli pabrikan, lengkap dengan kursi taman dan shelter yang ia beri nama khas Sunda, yaitu “Pangiuhan”.

“Jangan pakai bahasa asing terus, tulis saja ‘Pangiuhan’ (tempat berteduh). Di setiap depan SMA, SMP, bahkan SD di jalan provinsi, buatkan trotoar yang bagus, ada kursinya untuk anak-anak sekolah duduk,” ujarnya.

Ia juga bertekad untuk membongkar bangunan di pinggir jalan yang menghalangi pemandangan alam seperti laut, hutan, atau sungai secara bertahap, agar rakyat bisa menikmati keindahan alam Jawa Barat secara gratis tanpa harus membayar ke pihak swasta.

Sistem Layanan Terpadu Berbasis Digital

Untuk mengatasi masalah klasik infrastruktur, seperti lampu jalan yang sering mati, KDM mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu yang dilengkapi monitor besar untuk memantau kondisi aset provinsi secara real-time.

Pos tersebut nantinya akan diisi oleh personel gabungan dari Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, serta didukung dengan unit reaksi cepat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran untuk patroli harian terhadap sampah, pohon tumbang, hingga pedagang kaki lima yang tidak tertata.

Kritik Administrasi Pajak Kendaraan Dinas

KDM juga melontarkan kritik tajam terhadap sistem administrasi internal di mana OPD Pemprov Jabar harus menganggarkan dana untuk membayar pajak kendaraan dinas ke Samsat (yang juga milik Pemprov). Menurutnya, hal ini tidak efisien karena hanya memutar anggaran daerah dan memicu biaya upah pungut yang tidak perlu.

Ia menyarankan agar dana pajak kendaraan dinas yang mencapai miliaran rupiah dialihkan langsung melalui diskresi untuk menambah anggaran pembangunan jalan atau trotoar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Provinsi kita harus cerdas. Jangan sampai anggaran hanya berputar di situ-situ saja untuk hal administratif. Lebih baik dipakai buat bangun trotoar yang ada lampunya dan tamannya,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh pejabat untuk tetap semangat dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah demi mewujudkan “Jawa Barat Istimewa”.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=7Yo2HoeqYL0