Kritik Keras Dedi Mulyadi di HUT Wali Kota Depok: Banyak Pungutan, Tapi Rakyat Belum Makmur

DEPOK – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menghadiri perayaan ulang tahun ke-51 Wali Kota Depok, Sofyan Sauri, dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat sekaligus penuh refleksi. Dalam sambutannya, KDM tidak hanya memberikan ucapan selamat, tetapi juga menyampaikan kritik mendalam mengenai sistem birokrasi dan pengelolaan anggaran di Indonesia yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak pada kemakmuran rakyat.

Gubernur Jawa Barat ini menyoroti fenomena banyaknya pungutan yang ada di masyarakat, namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas publik dan kesejahteraan warga.

Refleksi 51 Tahun: Anak Kepala Desa Jadi Wali Kota

Membuka sambutannya, KDM menceritakan latar belakang Sofyan Sauri yang merupakan putra asli Betawi. Ia mengisahkan bagaimana perjuangan orang tua Sofyan, yang kala itu menjabat sebagai kepala desa, dalam membesarkan dan menyekolahkan anaknya hingga meraih jenjang tertinggi sebagai birokrat (Sekretaris Kota) hingga akhirnya menjadi wali kota.

“Dulu cita-citanya cuma jadi camat, ternyata hari ini gagal menjadikan anaknya hanya camat karena anaknya sekarang jadi walikota,” ujar KDM disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

KDM menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak terlepas dari pengorbanan orang tua. Ia pun mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan almarhum ayah dan almarhumah ibu Wali Kota Depok sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka.

Paradoks Pungutan: Banyak Pajak, Tapi Fasilitas Masih Kurang

Masuk ke substansi kepemimpinan, Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam mengenai tata kelola keuangan negara. Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju yang mampu menggratiskan sekolah dan rumah sakit dengan pengelolaan pajak yang efisien, berbanding terbalik dengan kondisi di tanah air.

“Di kita pungutannya banyak sekali. Ada pajak, ada zakat, ada infak, sedekah. Tapi kejahatan masih terjadi di mana-mana, jalan bolong di setiap sudut, rumah rakyat miskin masih bocor,” tegas KDM.

Menurutnya, masalah utama terletak pada alokasi anggaran birokrasi (anggaran “Amilin”) yang seringkali jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk pembangunan langsung bagi rakyat (anggaran “Mustahik”). Ia menegaskan bahwa belanja untuk rakyat idealnya mencapai 70 hingga 80 persen dari total APBD.

“Kunci pembangunan itu cuma satu, belanja untuk rakyat harus bisa mencapai 70 sampai 80 persen kalau mau konsisten pada syariat Islam,” tambahnya.

Kesejahteraan Garda Terdepan: Tukang Sapu dan Satpol PP

Sebagai saran konkret bagi Wali Kota Depok, KDM meminta agar pemerintah kota meningkatkan kesejahteraan para petugas lapangan yang menjadi ujung tombak kebersihan dan ketertiban kota. Ia menyebutkan bahwa wajah kota yang bersih adalah jasa dari para tukang sapu, bukan semata-mata wali kota.

“Kalau orang nanya bagaimana pengin Depok bersih? Rumusnya cuma satu, gaji tukang sapu tingkatkan. Gaji tukang gali drainase tingkatkan,” kata Dedi.

Ia juga menyoroti peran Satpol PP, petugas kebersihan dan petugas pemadam kebakaran. Menurutnya, mereka adalah representasi wibawa pemerintah di lapangan yang kesejahteraannya harus diperhatikan, termasuk penyediaan upah lembur yang layak bagi mereka yang rajin bekerja.

Visi Depok 2026-2027: Estetika dan Penataan Setu

Menutup arahannya, KDM memaparkan visinya untuk Depok sebagai etalase Jawa Barat. Ia menginstruksikan agar pada tahun 2026, tidak ada lagi jalan beton yang terlihat kasar dan tidak estetik. Ia meminta seluruh jalan protokol dilapisi aspal hotmix berkualitas tinggi, dilengkapi dengan trotoar yang indah, drainase yang berfungsi baik, lampu penerangan, hingga pengawasan CCTV.

“Pak Wali, 2026 aku enggak mau lagi lihat jalan beton yang tidak estetik. Jalan beton segera lapis dengan jalan hotmix, kasih trotoar yang bagus, drainase, lampu yang indah, dan CCTV,” perintah KDM.

Selain itu, ia berjanji akan membantu mewujudkan air mancur di setu-setu yang ada di Depok untuk mengembalikan fungsi lingkungan sekaligus menjadi ruang publik yang membanggakan bagi warga. KDM ingin agar 30 tahun ke depan, kepemimpinan putra daerah Betawi ini dikenang karena tidak ada lagi rintihan rakyat yang lapar dan tangisan anak yang tidak sekolah di Kota Depok.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=-xzIGjUuCzs