KDM di SESPIM POLRI Pemimpin Harus Trendsetter, Takut Dibuli Tanda Gagal Bangun Peradaban

LEMBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menghadiri dialog bersama Perwira Menengah (Pamen) Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) POLRI, menyampaikan pandangan kepemimpinan yang kontroversial, namun mendalam. KDM menegaskan bahwa pemimpin sejati harus berani melawan arus publik dan bahkan menantang kekuatan politik dan kapitalis demi peradaban.

Dalam sesi tersebut KDM menjawab pertanyaan Pamen siswa yang menyoroti kebijakan-kebijakannya yang kerap dianggap anti-mainstream, seperti menutup proyek besar dan menerapkan aturan ketat di sekolah.

Prinsip Kepemimpinan: Pengubah Arus, Bukan Pengikut

KDM menekankan prinsip kepemimpinan yang merdeka dan ideologis. Menanggapi isu popularitas, ia menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki prinsip yang kokoh (gurat batu) dan tidak boleh terombang-ambing oleh opini publik.

“Pemimpin itu adalah Trendsetter, pemimpin itu merubah persepsi publik bukan mengikuti persepsi publik. Kalau ingin kerjanya hanya cari sesuatu yang populer, jangan jadi pemimpin, jadi rakyat biasa saja,” tegas KDM.

Ia juga menyatakan bahwa kepemimpinan yang sebenarnya lahir dari pengalaman, bukan hanya dari ruang kelas formal. KDM menegaskan statusnya sebagai politisi merdeka, di mana atasan strukturalnya yang paling utama adalah Rakyat.

Keberanian Melawan Kapitalis dan “Bintang Tujuh”

Seorang siswa SESPIM menanyakan keberanian KDM dalam menutup proyek besar seperti tambang yang dianggap merusak lingkungan dan bagaimana ia menghadapi risiko politik dari backing kapitalis.

KDM menjawab bahwa keberaniannya bersumber dari ideologi Siliwangi, yaitu prinsip keseimbangan dan keharmonisan alam dan pengetahuan bahwa tidak ada kemakmuran di balik kerusakan.

Untuk menghadapi backing politik dan birokrasi, KDM menggunakan tiga senjata utama:

1. Media Sosial: KDM menggunakan kanal pribadinya sebagai kekuatan penyeimbang, karena orang-orang yang berbuat curang hari ini takut pada kamera.

2. Sikap Konsisten: Ia tidak peduli dengan intimidasi, termasuk cerita tentang pejabat tinggi (“bintang tujuh”) yang sakit kepala karena kebijakannya. KDM percaya pada filosofi Sunda: Tong inggis ku bisi, tong rempan ku suuk (Jangan khawatir dengan ketidakpastian, jangan takut pada hal kecil).

3. Gaya Hadé Bacot: Secara berkelakar, ia menyebut pemimpin di Indonesia harus galak dan tegas, tapi sering berbagi, atau Hadé Bacot (bagus tutur katanya, bagus juga pemberiannya).

Perubahan Paradigma Anggaran: Dari Zona Nyaman ke Zona Sengsara

KDM menjelaskan bahwa kepemimpinannya membawa transformasi drastis dalam alokasi anggaran daerah. Ia memilih untuk mengambil “zona sengsara” dengan memotong biaya rutin birokrasi, alih-alih mempertahankan “zona nyaman” para pegawai.

Meskipun anggaran Pemprov Jawa Barat mengalami penurunan dari Rp 37 Triliun menjadi Rp 31 Triliun, KDM berhasil mendongkrak belanja publik secara signifikan. Sebagai contoh, alokasi untuk pembangunan jalan fisik melonjak drastis, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp 400 Miliar per tahun menjadi Rp 4 Triliun per tahun di masa kepemimpinannya.

Selain itu, KDM menciptakan pos anggaran darurat untuk layanan sosial yang sebelumnya tidak ada. Saat ini, setiap harinya, Pemprov mengalokasikan hingga Rp 30 Juta untuk melayani sekitar 300 pengaduan masyarakat terkait masalah kesehatan dan biaya sosial yang mendesak. Tindakan ini, menurut KDM, merupakan bentuk prioritas mutlak terhadap kesejahteraan rakyat di atas kepentingan birokrasi.

Inovasi Pajak untuk Kesejahteraan

KDM memperkenalkan konsep baru tentang keadilan pajak untuk mengatasi masalah pajak yang tidak kembali ke rakyat di daerah penghasil. Ia menawarkan insentif diskon pajak bagi pengusaha.

Jika pengusaha berkewajiban membayar pajak Rp 10 Miliar, mereka dapat membayar hanya Rp 2 Miliar kepada pemerintah, asalkan sisanya (Rp 8 Miliar) langsung didistribusikan dalam bentuk perbaikan lingkungan, pembangunan rumah miskin, atau infrastruktur di lingkungan sekitar.

“Esensi pajak itu adalah kesejahteraan rakyat, bukan meningkatnya pendapatan [daerah],” KDM menegaskan, memprioritaskan penyelesaian masalah rakyat tanpa melalui proses APBD yang panjang.

Kritik Formalisme dan Pentingnya Tirakat

Di akhir sesi, KDM mengkritik kelemahan birokrasi yang terjebak dalam formalism struktural, di mana latar belakang pendidikan dan gelar menjadi “tuhan” dalam pengambilan keputusan.

Ia menyarankan agar calon pemimpin dan Pamen siswa memadukan pendidikan struktural dengan pendidikan kultural dan spiritual. KDM menyarankan tirakat (bertapa/berpuasa/berdiam diri) dan hidup sederhana untuk mengasah nalar dan intuisi.

Ia menyimpulkan bahwa kunci kesuksesan para pemimpin besar Nusantara selalu mencakup nilai-nilai spiritualitas, bukan hanya kecerdasan teknokratik.