ASN Jadi Contoh Taat Pajak, Bapenda Jabar Tekankan Pentingnya Disiplin Bayar Pajak Kendaraan

/dalam oleh

BANDUNG – Membayar pajak kendaraan bermotor seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal kontribusinya sangat besar bagi pembangunan daerah. Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak, termasuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, menegaskan bahwa ASN harus menjadi contoh dalam hal ketaatan membayar pajak. “Tidak ada perlakuan khusus. ASN justru harus memberi teladan bagi masyarakat. Karena itu kami tegas mendorong agar pajak kendaraan milik ASN tidak menunggak,” ujarnya, Senin (18/8/2025).

Inovasi Lewat Aplikasi Digital

Untuk mendukung upaya ini, Bapenda memanfaatkan aplikasi Zonita Pamor (Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor). Aplikasi ini terintegrasi dengan data kependudukan sehingga memudahkan pengecekan dan pelaporan pajak kendaraan milik ASN.

Melalui sistem ini, ASN bisa segera melakukan klarifikasi jika ada kendaraan yang sudah beralih kepemilikan, agar data tetap tertib dan pembeli baru bisa langsung melanjutkan proses administrasi.

“Zonita Pamor membuat prosesnya jadi lebih efisien, transparan, dan tertib administrasi,” tambah Asep.

Integrasi dengan Absensi ASN

Tak hanya itu, Bapenda juga menggandeng Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar dengan menghubungkan data pajak kendaraan ke aplikasi absensi ASN, KMOB Jabar. Menariknya, setiap ASN yang masih menunggak pajak kendaraan akan otomatis mendapat notifikasi jumlah tagihan saat melakukan absensi harian.

Mayoritas Sudah Taat, Sisanya Terus Didorong

Asep mengakui, sebagian besar kendaraan milik ASN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah taat pajak. Meski begitu, masih ada sebagian kecil yang menunggak. Untuk kasus ini, Bapenda sudah mengirimkan surat pemberitahuan bahkan memanggil perwakilan OPD terkait agar segera melunasi kewajibannya.

“Pada prinsipnya, kesadaran membayar pajak kendaraan ini penting demi optimalisasi pendapatan daerah. Semua pihak harus disiplin, termasuk ASN. Jadi, langkah-langkah ini berjalan paralel untuk masyarakat umum maupun ASN,” tegasnya.