Tekan Korupsi, Dispenda Jabar Jalin Kerjasama dengan KPK
Besarnya akibat negatif dari prilaku korupsi di Indonesia saat ini menjadikan para koruptor musuh bersama. Guna memerangi hal itu perlu peran aktif semua lapisan. Tidak terkecuali Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat.
Peran aktif yang dilakukan Dispenda Provinsi Jawa Barat adalah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diharapkan dapat menekan prilaku tidak terpuji para koruptor dari sisi kepemilikan kendaraan bermotor.
Plt. Kepala Dispenda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, kerjasama tersebut dalam hal pertukaran data dan informasi kendaraan bermotor guna mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Kesepahaman dengan kerja sama itu dilakukan pekan lalu di Bandung dengan Deputi Penindakan dan Direktorat Kerjasama (PJKAKI) KPK,” kata Iwa.
Iwa menjelaskan, pertukaran data kendaraan bermotor merupakan bagian yang penting dalam proses investigasi dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi. Sebab, tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan aset dan kekayaan hasil korupsinya dari penegak hukum.
Menurutnya, selain pertukaran data, pihaknya pun akan proaktif melaporkan kepada satgas pelacakan asset, tentang pembebasan status barang sitaan dalam bentuk pembebasan pembayaran pajak sementara hingga ada keputusan hukum final dan mengikat.***