Adapun Fungsi Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Badan mengoordinasikan bidang-bidang dan UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan UPTD;
2. penyelenggaraan pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum kehumasan dan ketatausahaan;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas  Sekretariat:

1. melakukan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
2. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Badan;
3. melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;
4. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Badan;
5. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah, permohonan penetapan penggunaan, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah lingkup Badan;
6. menyelenggarakan penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah lingkup Badan;
7. melakukan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan dan UPTD;
8. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
9. menyelenggarakan perumusan bahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
10. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. melakukan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sekretariat dan Badan;
12. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
13. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
14. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
15. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
16. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan, Subbagian Tata Usaha.