1. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari hal-hal utama yang terkait dengan pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, koordinasi dan sinergi program antar OPD penghasil di Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan menjadi hal yang perlu dikaji sehingga permasalahan dan hambatan yang dapat ditanggulangi sedini mungkin.

Dengan diketahuinya hal-hal tersebut, maka dapat pula diketahui tantangan dan peluang yang dapat dijadikan suatu tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

Apabila kita komparasikan dengan OPD Kabupaten/Kota, ada perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota. Perbedaannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing OPD penghasil, sehingga sasaran dari kegiatan yang hendak dicapai berbeda. Selain itu kewenangan dalam memungut pajak pun berbeda, sehingga objek pajaknya pun menjadi berbeda.

Persamaan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dapat dilihat dari indikator kinerja dan sasaran yang hendak dicapai. Persamaan tersebut antara lain adalah:

  1. Meningkatkan pendapatan daerah;
  2. Meningkatkan kualitas pelayanan;
  3. Meningkatkan kualitas pegawai;
  4. Menciptakan networking dan koordinasi yang sinergi.

Untuk pemasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

  1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat ;
  2. Ketiadaan prototype standar sarana prasarana kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan ;
  3. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai ;
  4. Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan ;
  5. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai dispenda ;
  6. Model Smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP ;
  7. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan ;
  8. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan ;
  9. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya ;
  10. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN.

Dari hal-hal tersebut, maka rekomendasi dan dan catatan strategis yang dapat diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

  1. Terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan yang makin bersaing dengan kelembagaan keuangan baik sektor pemerintahan lainnya maupun dengan sektor swasta ;
  2. Melanjutkan standarisasi penyediaan sarana penunjang pelayanan yang makin proporsional dengan beban layanannya ;
  3. Mempertajam kalkulasi dan pemilihan asumsi-asumsi yang memperkuat kuantitas dan kualitas target pendapatan daerah ;
  4. Melanjutkan upaya-upaya penguatan peran dan fungsi selaku unit pengelola dan koordinator pendapatan daerah yang makin akuntabel;
  5. Terus mengupayakan otomatisasi pelayanan pendapatan yang makin memiliki keterkaitan dengan sistem perbankan yang menjadi mitra kas daerah ;
  6. Terus mengupayakan mempertajam kalkulasi untuk memperkuat kualitas penetapan kebutuhan belanja ;
  7. Terus berupaya untuk meningkatkan ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja.