“Hade Gogog, Hade Tagog”

“Kaluhur kudu sirungan, kahandap kudu akaran”

“Sajajaran Saamparan”

 
 EPILOG
Ngamumule Sumber, Ngalakonan Peran
– Asep Supriatna –
 
Tidak semua kepemimpinan lahir dari masa yang panjang. Ada kalanya, justru dalam waktu yang relatif singkat, arah sebuah organisasi mulai menemukan nadinya. Bukan karena perubahan yang gegap gempita, melainkan karena hadirnya nilai yang dirawat dengan konsisten. Saat ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada fase seperti itu: fase ketika peran, sumber daya, dan makna pelayanan publik kembali dipertautkan secara sadar.

Sebagai sebuah organisasi pengelola pendapatan daerah, Bapenda kerap dipersepsikan semata sebagai mesin angka—target, realisasi, persentase, dan capaian. Namun di balik angka-angka itu, sesungguhnya ada sumber yang jauh lebih mendasar: manusia, nilai, dan kepercayaan publik. Tanpa sumber tersebut, angka hanya akan menjadi statistik yang kering. Inilah titik temu antara kerja birokrasi dan kebudayaan: bagaimana sistem berjalan, tetapi tetap berakar.

Dalam khazanah Sunda, dikenal falsafah “hade gogog hade tagog“—baik dalam tutur, baik pula dalam sikap dan penampilan. Nilai ini bukan sekadar etika personal, melainkan fondasi kepemimpinan yang menempatkan keteladanan sebagai sumber legitimasi. Ketika kata dan tindakan selaras, kepercayaan tumbuh. Hal tersebut adalah modal utama dalam pengelolaan pendapatan daerah, karena kepatuhan publik tidak lahir dari paksaan, melainkan dari keyakinan.

Nilai lain yang kemudian diterapkan adalah “kaluhur sihungan kahandap akaran“—ke atas menjulang, ke bawah berakar. Organisasi yang sehat tidak tercerabut dari realitas lapangan, namun juga tidak kehilangan arah strategis. Dalam konteks Bapenda, nilai ini tercermin pada upaya menjaga keseimbangan antara kebijakan di tingkat makro dan pelayanan di titik terdepan. Inovasi tidak berhenti di ruang rapat, tetapi diuji di loket layanan, di kanal pengaduan, dan di ruang interaksi dengan masyarakat.

Pengembangan ARJUNA, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu penyelesaian pengaduan masyarakat, sebagai bukti bahwa teknologi tidak diposisikan sebagai pengganti manusia, melainkan sebagai alat bantu agar manusia dapat bekerja lebih tepat, lebih cepat, dan lebih adil. AI bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjaga mutu pelayanan dalam skala yang semakin kompleks.

Prinsip “sajajaran sahamparan“—sejajar dan sehamparan—menjadi pengingat bahwa keberhasilan organisasi publik tidak pernah lahir dari kerja individual. Kolaborasi lintas fungsi, lintas wilayah, dan lintas peran adalah keniscayaan. Dalam semangat ini, berbagai inovasi pelayanan dan pengelolaan pengaduan dikembangkan bukan untuk menonjolkan teknologi semata, melainkan untuk menyederhanakan jarak antara negara dan warga.

Kehadiran Panah Pasopati sebagai aplikasi penelusuran tunggakan mencerminkan pendekatan humanis dalam mengingatkan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak. Sementara DRUPADI—dashboard pengaduan digital—menunjukkan kesadaran bahwa suara masyarakat bukan gangguan, melainkan sumber pembelajaran. Keluhan, bila dikelola dengan baik, adalah data berharga untuk memperbaiki layanan.

Di sisi lain, pembukaan “Pojok Layanan Samsat Kudu Bisa” mengandung pesan simbolik yang kuat. Ia bukan sekadar ruang layanan tambahan, tetapi pernyataan komitmen: bahwa setiap pengaduan harus menemukan jalan keluar. Kudu bisa bukan jargon, melainkan etos kerja. Etos bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti pada alasan, tetapi harus bergerak menuju solusi.

Semua ikhtiar tersebut berpijak pada satu kesadaran bersama: bahwa pendapatan daerah bukan tujuan akhir, melainkan sumber pendanaan pembangunan. Pajak dan retribusi yang terkelola dengan baik akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan, infrastruktur, dan kesejahteraan.

Dalam kerangka inilah, optimalisasi pendapatan daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari visi Jawa Barat Istimewa—istimewa bukan hanya karena capaian ekonomi, tetapi karena kualitas relasi antara pemerintah dan warganya.

Namun, di tengah sistem yang terus dituntut adaptif dan inovatif, satu hal tidak boleh terlewat: peran manusia sebagai sumber utama. Falsafah “indung nu ngandung, bapak nu ngayuga” mengajarkan tentang tanggung jawab melindungi dan mengayomi. Kepemimpinan bukan semata soal arah, tetapi juga tentang menjaga ruang aman bagi tumbuhnya inisiatif, keberanian mencoba, dan kejujuran dalam belajar dari kegagalan.

Epilog ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian, apalagi kesimpulan. Ia lebih tepat dibaca sebagai catatan perjalanan—bahwa dalam rentang waktu yang singkat sekalipun, nilai yang dirawat dengan konsisten dapat mulai mengubah cara organisasi bekerja dan dilihat.

Bahwa birokrasi dapat bergerak dengan teknologi mutakhir, tanpa kehilangan akar budaya. Bahwa angka dapat dikejar, tanpa mengorbankan martabat pelayanan.

Pada akhirnya, merawat sumber adalah prasyarat untuk menjaga peran. Peran boleh berganti, sistem boleh disempurnakan, dan zaman akan terus berubah. Tetapi selama sumbernya—manusia, nilai, dan kepercayaan—dirawat dengan sungguh-sungguh, organisasi akan selalu memiliki daya hidup untuk terus melayani.