Kini, kondisi geografis bukan halangan lagi dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebelumnya, seperti dikatakan Bupati Ciamis Iing Syam Arifin, jarak jauh kerap membuat target pajak terganggu. Demikian dikatakan Iing Arifin saat peresmian outlet e-samsat di Kecamatan Kawali, Kamis (21/5), seperti dipublikasikan fokusjabar.com. Selama ini, kendala yang ada di masyakat untuk membayar pajak kendaraanya karena beralasan […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-44.jpg343638Timdatahttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTimdata2015-05-23 14:39:192015-05-23 14:39:19‘Lokasi Jauh Bukan Halangan Bayar Pajak di Ciamis’
Kekerasan terhadap anak dan permpuan masih marak terjadi, tidak terkecuali di Jawa Barat. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Hj. Dr. Netty Prasetyani Heryawan berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat ikut memikirkan hal tersebut. Seperti harapannya kepada Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat untuk ikut mensosialisasikan hal tersebut. Menurut Netty, […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/04/ibu-neti.jpg320500Timdatahttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTimdata2015-05-23 14:38:002015-05-23 14:38:00Netty Berharap Peran Dispenda Perangi Kekerasan Anak dan Perempuan
Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar upacara peringatan Kebangkitan Nasional ke 107 tahun 2015, Rabu (20/5) pagi. Pembina apel yang berlangsung di halaman kantor Dispenda ini adalah Sekretaris Dispenda Nanin Adam, M.Si. Peringatan setiap tanggal 20 Mei ini menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Upacara tingkat Dispenda Jabar ini pun pembina upacara membacakan sambutan […]
Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan Pajak Cabang Perwakilan Dispenda Kantor Samsat Kota Bekasi HM Fajar mengajak semua pemilik mobil angkutan umum atau barang yang berpelat kuning memiliki badan hukum. Pasalnya, kata Fajar, jika tak berbadan hukum, maka pajak yang dikenakan seperti kendaraan pribadi. Dia mencontohkan, kendaraan berplat kuning bisa berbadan hukum perseroan atau PT, Koperasi, […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/05/satlantas-620x330.jpg330620Timdatahttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTimdata2015-05-23 14:33:042015-05-23 14:33:04Plat Kuning di Bekasi Wajib Berbadan Hukum
Imanuel Sujatmiko, pakar hukum administrasi dari Universitas Airlangga, Surabaya, memastikan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014 ditujukan membantu pengusaha angkutan umum dalam memperbaiki pelayanan. “Peraturan ini bukan untuk memberatkan melainkan malah membantu karena pajak untuk angkutan umum akan dikurangi,” kata Imanuel Sujatmiko kepada media daring, baru-baru ini. Menurut dia, dalam peraturan itu […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/05/createimage_small.jpg427642Timdatahttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTimdata2015-05-23 14:27:232015-05-23 14:27:23Angkot Lebih Untung Berbadan Hukum
Pemerintah Provinsi (pemprov) Jabar akan mencabut izin operasional ribuan angkutan umum di Kabupaten Bogor yang tidak memiliki status badan hukum selambatnya tahun 2016 mendatang. Data DLLAJ Kabupaten Bogor menyebutkan jumlah armada angkutan sebanyak 6.732 unit. Angkutan itu melayani 97 trayek di 40 kecamatan di Bogor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74/2014 tentang Perubahan atas […]
https://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2015/05/kota-bogor.jpg14242144Timdatahttps://bapenda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Logo-Bapenda-Jabar.pngTimdata2015-05-23 14:26:382015-05-23 14:26:38Angkot di Bogor Bisa Dicabut Izin Operasional
‘Lokasi Jauh Bukan Halangan Bayar Pajak di Ciamis’
/dalam Berita, Bidang Pendapatan I oleh TimdataKini, kondisi geografis bukan halangan lagi dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebelumnya, seperti dikatakan Bupati Ciamis Iing Syam Arifin, jarak jauh kerap membuat target pajak terganggu. Demikian dikatakan Iing Arifin saat peresmian outlet e-samsat di Kecamatan Kawali, Kamis (21/5), seperti dipublikasikan fokusjabar.com. Selama ini, kendala yang ada di masyakat untuk membayar pajak kendaraanya karena beralasan […]
Netty Berharap Peran Dispenda Perangi Kekerasan Anak dan Perempuan
/dalam Sekretariat oleh TimdataKekerasan terhadap anak dan permpuan masih marak terjadi, tidak terkecuali di Jawa Barat. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Hj. Dr. Netty Prasetyani Heryawan berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat ikut memikirkan hal tersebut. Seperti harapannya kepada Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat untuk ikut mensosialisasikan hal tersebut. Menurut Netty, […]
Dispenda Gelar Peringatan Harkitnas 107
/dalam Sekretariat oleh TimdataDinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menggelar upacara peringatan Kebangkitan Nasional ke 107 tahun 2015, Rabu (20/5) pagi. Pembina apel yang berlangsung di halaman kantor Dispenda ini adalah Sekretaris Dispenda Nanin Adam, M.Si. Peringatan setiap tanggal 20 Mei ini menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Upacara tingkat Dispenda Jabar ini pun pembina upacara membacakan sambutan […]
Plat Kuning di Bekasi Wajib Berbadan Hukum
/dalam Berita oleh TimdataKepala Seksi Pendapatan dan Penetapan Pajak Cabang Perwakilan Dispenda Kantor Samsat Kota Bekasi HM Fajar mengajak semua pemilik mobil angkutan umum atau barang yang berpelat kuning memiliki badan hukum. Pasalnya, kata Fajar, jika tak berbadan hukum, maka pajak yang dikenakan seperti kendaraan pribadi. Dia mencontohkan, kendaraan berplat kuning bisa berbadan hukum perseroan atau PT, Koperasi, […]
Angkot Lebih Untung Berbadan Hukum
/dalam Berita, Bidang Pendapatan I oleh TimdataImanuel Sujatmiko, pakar hukum administrasi dari Universitas Airlangga, Surabaya, memastikan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014 ditujukan membantu pengusaha angkutan umum dalam memperbaiki pelayanan. “Peraturan ini bukan untuk memberatkan melainkan malah membantu karena pajak untuk angkutan umum akan dikurangi,” kata Imanuel Sujatmiko kepada media daring, baru-baru ini. Menurut dia, dalam peraturan itu […]
Angkot di Bogor Bisa Dicabut Izin Operasional
/dalam Berita, Bidang Pendapatan I oleh TimdataPemerintah Provinsi (pemprov) Jabar akan mencabut izin operasional ribuan angkutan umum di Kabupaten Bogor yang tidak memiliki status badan hukum selambatnya tahun 2016 mendatang. Data DLLAJ Kabupaten Bogor menyebutkan jumlah armada angkutan sebanyak 6.732 unit. Angkutan itu melayani 97 trayek di 40 kecamatan di Bogor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74/2014 tentang Perubahan atas […]