Tahukah kamu apa itu Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ? Pajak progresif merupakan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya yang diterapkan pada kendaraan pribadi baik roda dua atau roda tiga dan roda empat dengan nama pemilik, alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang sama. Contohnya orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 […]
Kebijakan mengenai perpajakan merupakan salah satu dari tiga kebijakan utama dalam perekonomian yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam nota RAPBN 2017. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung ruang gerak perekonomian dimana pajak selain sebagai salah satu sumber penerimaan negara, juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan insentif untuk mendorong perekonomian. Pajak daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang […]
Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk digunakan demi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Bagi masyarakat atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor maka wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dimana dasar pengenaan PKB ini adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur, yaitu : a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; […]
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiaya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat […]
Pemasukan industri game mobile global sepanjang tahun 2016 sebagaimana dirilis oleh Unity Technologies dan SuperData mencapai US$40.6 miliar (sekitar Rp541 triliun). Laporan ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar lima belas persen (15%) jika dibandingkan dengan pemasukan pada tahun 2015 yang mencapai US$34,8 miliar (sekitar Rp480 triliun). Salah satu penyebab peningkatan pemasukan ini adalah adanya kenaikan pendapatan […]
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus […]
Retribusi Daerah atau biasa dikenal dengan sebutan retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan tidak berlaku surut. Perda tentang retribusi paling sedikit mengatur ketentuan-ketentuan mengenai : Nama, objek, dan […]
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi dalam mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah adalah Pajak dan retribusi daerah. Pemerintah pusat telah memberikan perluasan objek pajak dan retribusi daerah dengan cara memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor […]
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan […]
Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). “Kebijakan ini bersifat affirmative action untuk mencegah terjadinya reaksi […]
