Pemprov Jabar Raih Opini WTP ke-15 Berturut-turut, Saldo Kas Daerah Rabu, 3 Juni 2026 Tercatat Rp604,5 Miliar

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikatornya tercermin melalui penyampaian laporan posisi Kas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam laporan terbaru, realisasi penerimaan RKUD Provinsi Jawa Barat hingga Rabu, 3 Juni 2026 pukul 17.00 WIB tercatat sebesar Rp42.453.097.102.

Rincian penerimaan tersebut meliputi:

* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp25.727.105.300
* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp15.168.553.700
* Pajak Air Permukaan: Rp161.417.900
* Pajak Alat Berat: Rp4.286.000
* Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Rp62.338.292
* Retribusi Daerah: Rp106.209.450
* Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah: Rp1.223.186.460

Sementara itu, realisasi pengeluaran daerah mencapai Rp52.453.025.853, yang terdiri atas:

* Belanja Pegawai: Rp905.245.809
* Belanja Barang dan Jasa: Rp41.658.891.156
* Belanja Hibah: Rp9.888.888.888

Berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, saldo Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat hingga saat ini tercatat sebesar Rp604.582.507.945.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Publikasi rutin posisi kas daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap budaya akuntabilitas dan transparansi dapat terus terjaga sehingga setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

sumber: https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7647177272130161927