Transparansi Anggaran Jabar, Saldo Kas Daerah Selasa, 2 Juni 2026 Tembus Rp620 Miliar, Pemprov Ajak Warga Kawal Akuntabilitas

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mempublikasikan posisi Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian laporan tersebut dilakukan dari kawasan Monumen Perjuangan di Kota Bandung, sebuah ikon sejarah yang melambangkan perjuangan rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Dalam keterangannya, Pemprov Jabar menyebut bahwa semangat perjuangan di era modern tidak lagi hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik, tetapi juga melalui tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kalau dulu para pahlawan berjuang demi kemerdekaan, sekarang perjuangan kita adalah mengawal akuntabilitas anggaran daerah,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.

Berdasarkan data per Selasa, 2 Juni 2026 hingga pukul 17.00 WIB, realisasi penerimaan daerah tercatat mencapai Rp281.104.447.022.

Adapun rincian penerimaan tersebut meliputi:

* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp26.259.710.000
* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp11.444.636.700
* Pajak Air Permukaan: Rp68.670.800
* Pajak Alat Berat: Rp7.439.300
* Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Rp88.800
* Retribusi Daerah: Rp276.682.650
* Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah: Rp926.234.446
* Dana Bagi Hasil: Rp16.977.745.650
* Dana Alokasi Umum (DAU): Rp225.143.238.676

Sementara itu, realisasi pengeluaran daerah mencapai Rp292.575.215.327, dengan rincian sebagai berikut:

* Belanja Pegawai: Rp251.868.608.267
* Belanja Barang dan Jasa: Rp40.706.607.060

Dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran tersebut, saldo Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat hingga saat ini tercatat sebesar Rp620.697.810.135.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

“Laporan yang transparan adalah bukti bahwa nilai patriotisme masih terus kita jaga dalam membangun Jawa Barat,” demikian disampaikan dalam penutup laporan.

Melalui publikasi rutin posisi kas daerah, Pemprov Jabar berharap masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah menuju Jawa Barat yang semakin maju dan akuntabel.

sumber: https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7646793594212289810