INI SAMBUTAN KDM SELEPAS SALAT IDUL ADHA DI MEKARHARJA KOTA BANJAR

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri dan memberikan sambutan selepas pelaksanaan ibadah salat Idul Adha di kawasan Mekarharja, Kota Banjar. Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa KDM ini menyampaikan pidato reflektif mengenai hakikat pengorbanan pemimpin, evaluasi anggaran daerah, serta kritik sosial yang tajam terhadap pergeseran moral generasi muda dan ibu-ibu di era digital.

Hakikat Kurban: Memangkas Ego dan Fasilitas Mewah Pemimpin

Acara dimulai dengan suasana hangat saat Dedi Mulyadi menyapa para jemaah yang baru saja selesai melaksanakan salat Idul Adha di Mekarharja. Dengan kelakar khasnya, ia memastikan apakah seluruh warga yang hadir sudah mendapatkan jatah daging kurban di rumah masing-masing agar tidak ada jemaah yang telantar menunggu pembagian hingga sore hari.

Dedi kemudian menyapa jajaran aparatur daerah yang hadir, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Banjar, Kapolres, Dandim, serta mantan Wakil Wali Kota Banjar sekaligus tokoh masyarakat setempat, Bapak Dimyati.

Memasuki inti sambutan, Dedi mengulas esensi teologis dari pelaksanaan Idul Adha yang merujuk pada keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam mengorbankan hal paling dicintai demi perintah Allah SWT. Ia mengutip esensi khotbah mengenai penyerahan diri total manusia kepada Sang Pencipta, yang dalam falsafah Sunda buhun diistilahkan dengan kalimat: “Hirup ukur sasampeuran, awak ukur sasampaian, sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah sadaya kersaning Allah” (hidup dan raga hanyalah titipan, setiap gerak-gerik terjadi atas kehendak Allah).

Namun, Dedi menegaskan bahwa aspek kurban tidak boleh berhenti pada ritual penyembelihan hewan semata, melainkan harus ditransformasikan ke dalam ilmu pemerintahan yang riil.

“Semangat kurban bagi pemerintah adalah mengorbankan ego pemimpinnya. Berkorban untuk tidak menggunakan APBD demi kepentingan pribadi,” tegas Dedi disambut riuh tepuk tangan jemaah.

Ia mencontohkan komitmen dirinya yang menolak berbagai fasilitas mewah selama menjabat sebagai gubernur. Dedi mengeklaim memangkas anggaran miliaran rupiah untuk fasilitas mobil dinas baru, perjalanan dinas, pakaian jabatan, hingga biaya makan-minum operasionalnya. Anggaran-anggaran mewah tersebut dialihkan demi memperbaiki infrastruktur publik yang langsung menyentuh masyarakat bawah.

Solusi Anggaran Kota Banjar dan Strategi “Lembur Diurus, Kota Ditata”

Dedi secara terbuka membedah kondisi geopolitik dan finansial Kota Banjar yang merupakan kota terkecil di Jawa Barat dengan keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta adanya tren penurunan dana bagi hasil dari pusat. Ia mengaku sangat memahami beban berat yang dipikul oleh Wali Kota Banjar yang kesulitan melakukan pembangunan akibat keterbatasan fiskal daerah.

“Kota Banjar ini sumber pendapatannya kecil, dana bagi hasil berkurang. Bahkan mobil dinas wali kotanya saja ada yang berasal dari hibah gubernur. Karena itu pemimpin harus surti (peka dan mengerti). Kehadiran saya di sini untuk memberikan solusi nyata,” ujar Dedi.

Mengingat posisi geografis Mekarharja yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, Dedi menargetkan pembangunan infrastruktur yang representatif agar wajah Jawa Barat di perbatasan tidak kalah dengan provinsi tetangga. Pemprov Jawa Barat mengusung skema besar bertajuk “Lembur Diurus, Kota Ditata”.

Melalui program ini, mulai tahun anggaran 2027 Pemprov Jabar akan melakukan intervensi masif untuk memperbaiki jalan-jalan desa dan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) standar provinsi melalui dua skenario: pembangunan langsung oleh dinas provinsi atau melalui instrumen Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa. Prioritas utama diberikan kepada desa-desa dengan akses jalan yang rusak parah

Selain infrastruktur jalan, Dedi berjanji memberikan stimulus perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi warga miskin. Namun, ia menekankan agar arsitekturnya mengadopsi kembali konsep rumah panggung tradisional Sunda (imah buhun) menggunakan bilik bambu yang dinilainya memiliki harkat, martabat, dan nilai estetika tinggi. Ia juga berkomitmen mengalokasikan anggaran pribadi/daerah untuk memperbaiki Surau (Tajug) Al-Hikmah di Mekarharja dengan konsep arsitektur lokal yang ramah biaya perawatan bagi warga sekitar.

Kritik Tajam Penurunan Moral Generasi Gawai, Pinjol, dan “Judol”

Sesi pidato berubah menjadi refleksi sosial yang mendalam ketika Dedi menyoroti paradoks perilaku masyarakat modern dalam hal prioritas ekonomi dan pendidikan anak. Ia menegaskan bahwa negara menjamin sekolah gratis hingga tingkat SMA bagi warga tidak mampu, termasuk memberikan subsidi penuh bagi anak miskin yang bersekolah di institusi swasta melalui kerja sama pemerintah.

Namun, ia menyayangkan mentalitas sebagian orang tua yang kerap mengaku tidak memiliki uang untuk keperluan pendidikan, tetapi sangat konsumtif untuk gaya hidup.

“Kalau untuk bayaran atau sumbangan sekolah Rp 100.000, ributnya bisa sealam dunia. Tapi untuk beli HP baru, beli motor, atau uang jajan anak Rp 30.000 setiap hari, mereka diam saja tidak pernah mengeluh,” kritik Dedi tajam.

Dedi membandingkan etos kerja generasi tahun 1980-an dan 1990-an dengan generasi masa kini. Dahulu, anak-anak desa terbiasa membantu orang tua secara fisik: menumbuk padi, memikul kayu bakar, pergi ke sawah, dan berkebun. Sebaliknya, fenomena hari ini menunjukkan banyak orang tua yang bekerja keras hingga tubuhnya bungkuk dan kelelahan, sementara anak-anak mereka justru hidup bermewah-mewahan mengandalkan gawai dan sepeda motor.

Dedi memperingatkan bahwa penetrasi gawai (handphone) dan sepeda motor yang tidak terkontrol dapat merusak mentalitas generasi muda Jawa Barat secara sistematis.

“Dulu anak-anak menunduk melihat cangkul (bekerja), mendongak melihat masa depan. Sekarang, menunduk melihat HP, mendongak melihat motor. HP butuh kuota, motor butuh BBM, padahal penghasilan orang tua makin turun,” urainya.

Dampak berantai dari gaya hidup ini dinilai sangat merusak tatanan keluarga. Ketika anak menuntut fasilitas di luar kemampuan ekonomi, orang tua yang terjebak gengsi akhirnya menempuh jalan pintas dengan meminjam uang ke “Bank Emok” (rentenir keliling) atau Pinjaman Online (Pinjol) ilegal. Tragisnya, sebagian dari mereka mencoba melunasi utang tersebut melalui aktivitas Judi Online (Judol).

“Akhirnya yang terjadi adalah orang gila bertemu dengan orang tidak waras,” cetus Dedi menggambarkan lingkaran setan kemiskinan struktural baru tersebut.

Sorotan Fenomena Sosial Ibu-Ibu “Live TikTok” dan Reformasi Sekolah Unggul

Tidak hanya generasi muda, Dedi Mulyadi juga mengkritik fenomena ibu-ibu di pedesaan yang kini kecanduan media sosial demi mengejar popularitas instan agar masuk halaman utama (For Your Page/FYP) atau berburu saweran digital. Ia menyindir perilaku mengumbar ranah domestik dan konflik keluarga ke ruang publik digital demi konten YouTube atau Live TikTok.

“Ibu-ibu zaman dulu sibuk memasak palawija, menumbuk padi, mencuci, dan membersihkan rumah meski kondisinya sederhana. Sekarang, banyak yang ingin eksis di video. Boleh membuat konten kreatif atau live di TikTok, asalkan isinya mendidik, seperti memperlihatkan kegiatan produktif mencuci baju, menyetrika, atau menanak nasi seperti di Kampung Adat Ciptagelar. Jangan sampai bertengkar dengan suami atau memarahi anak malah disiarkan secara langsung,” imbaunya.

Menggunakan metafora satwa, KDM menegaskan visinya untuk membentuk masyarakat Jawa Barat menjadi “Bangsa Maung” (manusia unggul yang kuat dan berkarakter). Menurutnya, jika pemimpin berkarakter harimau (maung) namun rakyatnya bermental domba (embe), maka rakyat hanya akan menjadi mangsa. Sebaliknya, jika rakyatnya kuat namun pemimpinnya lemah, pemerintahan tidak akan bertahan lama.

Untuk mencetak “Manusia Unggul” tersebut, Pemprov Jabar menerapkan klasterisasi melalui sistem Sekolah Unggul. Langkah ini diambil untuk mengelompokkan siswa berprestasi akademik tinggi dalam satu wadah kompetisi yang sehat agar potensi mereka tidak terdistraksi oleh lingkungan sekolah yang kurang kondusif.

Dedi mengevaluasi bahwa sistem sekolah umum saat ini kurang teliti dalam mengawasi moralitas anak didik akibat beban administrasi guru yang terlalu padat, sehingga kasus kenakalan remaja, bahasa kasar, hingga tawuran menggunakan senjata tajam (celurit) kerap merembes ke institusi pendidikan formal. Kendala ini secara bertahap mulai diredam di Jawa Barat melalui implementasi program Balakutak Militer dan penguatan pendidikan karakter di lapangan.

Di akhir sambutannya, Dedi menegaskan keberpihakan pribadinya yang hanya menaruh rasa hormat kepada rakyat kecil yang mau bekerja keras, seperti buruh rumput, peternak parohan, hingga sopir angkot yang sepi penumpang. Sebaliknya, ia mengecam keras warga berkecukupan yang memiliki rumah dan mobil bagus namun berpura-pura miskin demi mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah.

Dedi menginstruksikan kepada Pj Wali Kota Banjar agar memfokuskan sisa anggaran yang ada untuk memastikan seluruh jalan di Kota Banjar bebas dari lubang (zero pothole) demi kenyamanan dan keselamatan mobilitas warga perbatasan.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=aU9mhPT7leM