KDM Buka Suara Soal Efisiensi Anggaran Jabar: Contoh Ketahanan Iran hingga Kritik Budaya Rapat

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggelar acara buka puasa bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI di Lembur Pakuan, Purwakarta. Dalam pertemuan formal tersebut, KDM memaparkan strategi radikalnya dalam mengelola keuangan daerah di tengah tekanan fiskal dan tunggakan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang mencapai Rp 3,8 triliun.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta tokoh Jawa Barat Dede Yusuf. KDM menggunakan kesempatan ini untuk menyinggung pentingnya efisiensi birokrasi dan pembangunan berbasis karakter.

Efisiensi Gaya KDM: Kurangi Rapat, Perbanyak Turun ke Sawah

KDM mengungkapkan bahwa selama menjabat, ia jarang mengadakan rapat formal atau sekadar duduk di kantor. Baginya, penggunaan ruang kantor ber-AC dan konsumsi listrik harian adalah bentuk inefisiensi anggaran yang tidak berdampak langsung pada rakyat.

“Gubernurnya enggak pernah ngantor, enggak pernah rapat. Bagi saya, duduk di ruangan ber-AC itu inefisien. Saya lebih memilih berjalan di pematang sawah menyelesaikan masalah petani atau di pinggir jalan membantu ojek online,” tegas KDM.

Ia menambahkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar justru meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat biaya operasional kantor seperti listrik, internet, dan air secara signifikan.

Belajar dari Ketahanan Nasional Iran

Dalam pidatonya, KDM memberikan contoh menarik mengenai kedaulatan dan efisiensi negara Iran yang mampu bertahan meski diembargo puluhan tahun. Ia menyoroti bagaimana Iran dengan APBN yang terbatas mampu menggratiskan sekolah dan layanan kesehatan melalui penguatan bidang sains dan teknologi.

“Kenapa Iran bisa bertahan? Karena pemerintahnya efisien dan ulamanya sederhana. Mereka bisa bikin drone mutakhir dan memperkuat armada perang dengan biaya yang relatif kecil karena mereka memproduksi sendiri dan fokus pada riset sains,” ujar KDM.

Transformasi Layanan Kesehatan: Mengapa Jabar Tunda Bayar BPJS?

KDM juga menjelaskan kebijakan kontroversialnya menunda pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan senilai ratusan miliar rupiah. Ia memilih mengalokasikan dana tersebut untuk menjamin pengobatan gratis bagi seluruh rakyat Jabar di kelas 3 rumah sakit melalui skema MOU langsung.

“Kami membayar langsung ke rumah sakit untuk orang yang sakit. Kami tidak mau membayar komponen birokrasi BPJS yang besar, seperti gaji direktur, komisaris, atau kantor kanwil. Yang kita utamakan adalah keselamatan warga,” jelasnya.

Otonomi dan Keberagaman Nusantara

Menutup paparannya, KDM menekankan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada desentralisasi dan keberagaman produk daerah. Ia menentang adanya penyeragaman tanaman atau produk di seluruh wilayah Indonesia karena hal tersebut justru memperlemah ketahanan nasional.

“Keanekaragaman warna dan cara berpikir adalah sistem pertahanan yang kuat. Masalah di Jakarta tidak akan melumpuhkan daerah jika otonomi dan kemandirian manusianya berjalan dengan baik,” pungkas KDM.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=KAfMikbTgwo