Viral di TikTok Soal ‘Kas Jabar Boncos’, Dedi Mulyadi Tegaskan Pendapatan Naik dan Pinjaman Masih Tahap Kajian

/dalam oleh

Bandung – Gubernur Dedi Mulyadi merespons narasi dalam sebuah video yang diunggah salah satu akun TikTok dan menyebut kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat membuat pendapatan daerah macet di angka 80 persen, kas provinsi “boncos”, hingga terpaksa berutang Rp2 triliun demi menyelamatkan proyek infrastruktur.

Dalam video yang diupload di akun tiktok pribadinya @dedimulyadiofficial, Dedi menilai narasi tersebut kurang tepat dan perlu diluruskan. Menurutnya, kebijakan pembebasan pajak kendaraan justru berdampak positif terhadap penerimaan daerah.

“Pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat justru sangat menguntungkan dan mampu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Bahkan kami mendapat tambahan 1,4 juta pembayar pajak baru,” ujarnya.

Rencana Pinjaman ke Bank BJB Masih Dikaji

Terkait isu pinjaman Rp2 triliun, Dedi menjelaskan bahwa rencana pinjaman pembangunan ke Bank BJB (BJB) masih dalam tahap analisis dan pengkajian, belum menjadi keputusan final.

Ia menyebut ada dua faktor utama yang melatarbelakangi wacana tersebut.

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memiliki tagihan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah pusat untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Perkiraan nilainya hampir Rp1,4 triliun dan lebih dari Rp1 triliun di antaranya telah diakui.
  2. Dana bagi hasil pajak tahun 2026 mengalami penundaan sebesar Rp2,43 triliun. Dengan demikian, total dana yang tertunda pembayarannya dari pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp3 triliun.

“Itu alasan yang pertama, keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertunda pembayarannya dari pemerintah pusat,” kata Dedi.

APBD Tetap Rp31 Triliun, Proyek Infrastruktur Jalan Terus

Dedi menegaskan, rencana pembangunan tidak berubah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tetap di angka Rp31 triliun.

Sejumlah proyek prioritas yang akan tetap dijalankan antara lain:

  • Pembangunan Jalan Puncak 2 dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
  • Pembangunan underpass di Cimahi sekitar Rp150 miliar.
  • Pembangunan underpass di Citayam sekitar Rp170 miliar.
  • Pembangunan jembatan layang Bula Kapal di Kota Bekasi dengan kebutuhan sekitar Rp270 miliar.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda.

Pinjaman Tidak Bebani Pemerintahan Berikutnya

Dedi menambahkan, apabila hasil kajian memutuskan adanya pinjaman, maka pinjaman tersebut hanya berlaku pada masa kepemimpinannya dan akan dilunasi maksimal hingga tahun 2030.

“Pinjamannya dilunasi maksimal tahun 2030 dan tidak akan membebani kepemimpinan pada periode berikutnya,” tegasnya.

Dengan klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan, serta mengajak publik untuk mencermati informasi yang beredar di media sosial secara utuh dan proporsional. Hatur nuhun.

sumber: https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7611893116764753159