Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tinjau RSUD Pameungpeuk: Soroti Layanan BPJS Antarwilayah dan Usulkan Kenaikan Insentif Dokter

GARUT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melakukan kunjungan kerja mendadak ke RSUD Pameungpeuk, Garut Selatan. Dalam kunjungan tersebut, KDM menyoroti berbagai kendala teknis pelayanan kesehatan, mulai dari hambatan rujukan BPJS bagi warga perbatasan hingga kesejahteraan tenaga medis yang bertugas di wilayah terpencil.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kehadiran pemerintah di wilayah yang jauh dari pusat kota, mengingat RSUD Pameungpeuk merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadi tumpuan bagi warga di Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, hingga Cianjur Selatan.

Persoalan Rujukan BPJS di Perbatasan

Salah satu poin krusial yang ditemukan KDM adalah adanya kendala administratif bagi warga Sindangbarang, Cianjur Selatan, yang ingin berobat ke RSUD Pameungpeuk. Meskipun secara geografis jarak ke Pameungpeuk lebih dekat (sekitar 1,5 jam perjalanan), warga sering terkendala aturan domisili BPJS yang mengharuskan mereka merujuk ke pusat kota Cianjur yang jaraknya jauh lebih jauh.

“Pendekatannya harus letak geografis, bukan hanya domisili kabupaten. Kasihan warga Sindangbarang kalau harus ke kota Cianjur yang jauh, padahal ke sini lebih dekat. Ini rumah sakit provinsi, jadi harusnya bisa melayani lintas wilayah. Saya akan panggil pihak BPJS untuk membenahi ini,” tegas KDM.

Kesehatan Masyarakat dan Pola Hidup

Dalam dialognya dengan tenaga medis, KDM mendapatkan laporan bahwa rata-rata kunjungan pasien mencapai 300-400 orang per hari. Penyakit yang mendominasi justru penyakit tidak menular seperti Diabetes Melitus (DM) dan jantung, serta penyakit menular seperti TBC pada anak-anak.

KDM mengaku heran karena wilayah Garut Selatan memiliki alam yang bagus namun angka penyakit tersebut tinggi. Ia menduga hal ini disebabkan oleh perubahan pola hidup masyarakat yang mulai mengikuti gaya hidup perkotaan dengan konsumsi tinggi karbohidrat dan makanan siap saji, namun kurang aktivitas fisik. Terkait TBC, ia menyoroti masalah higienitas lingkungan dan sanitasi rumah tinggal yang perlu diperbaiki.

Usulan Kenaikan Insentif Dokter dan Pembangunan Infrastruktur

KDM menaruh perhatian besar pada kesejahteraan dokter, terutama dokter umum non-PNS yang bertugas di daerah terpencil. Saat mengetahui gaji dokter umum magang atau kontrak berada di kisaran Rp 10 juta, KDM langsung menginstruksikan Sekretaris Dinas Kesehatan untuk menambah insentif sebesar Rp 5 juta per bulan.

“Sekolah dokter itu mahal dan tugas di daerah jauh itu berat. Kalau cuma Rp 10 juta itu terlalu minim. Saya minta ditambah Rp 5 juta lagi agar mereka semangat bertugas di daerah pelosok,” ujar KDM.

Selain itu, KDM meninjau rencana pengembangan rumah sakit yang tahun ini mendapatkan alokasi anggaran Rp 40 miliar untuk pembangunan ruang poli dan rawat inap dua lantai. Ia juga mengkritik kondisi ruang triase UGD yang terlihat penuh barang dan kurang tertata, serta meminta perbaikan pengaspalan (hotmix) di area lingkungan rumah sakit agar lebih representatif.

Kehadiran Pemerintah di Wilayah Terpencil

KDM menekankan bahwa di daerah yang jauh dari pusat kota seperti Pameungpeuk, pemerintah harus hadir dengan fasilitas yang lengkap karena sektor swasta jarang melirik wilayah tersebut. Ia juga merencanakan pembangunan unit transfusi darah di Garut Selatan guna mempercepat layanan darurat.

“Tugas pemerintah adalah hadir di tempat yang swasta tidak mau masuk karena alasan jumlah penduduk. Di sini fasilitas harus lengkap,” pungkasnya sebelum mengakhiri kunjungan dan menyapa warga yang telah menunggunya di area rumah sakit.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=InhKpmwaT20