RESMIKAN 90 RIBU SAMBUNGAN LISTRIK UNTUK WARGA | KDM DICURHATI – 2 M TABUNGAN SISWA HILANG

Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam rangkaian kunjungannya di Kabupaten Pangandaran menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat pemerataan akses infrastruktur dasar. Salah satu fokus utama adalah program penyambungan listrik gratis serta penyelesaian berbagai keluhan masyarakat terkait kesejahteraan dan tata kelola pendidikan.

Perluasan Akses Listrik Gratis Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran untuk program penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu. Target utama pada periode ini adalah menjangkau 92.000 rumah tangga di seluruh Jawa Barat dengan biaya alokasi sekitar Rp2,4 juta per rumah. Program ini bertujuan memastikan tidak ada lagi rumah warga miskin yang gelap gulita, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan energi yang stabil.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Selain pemenuhan kebutuhan energi, KDM juga meninjau langsung progres perbaikan rumah warga di Desa Cijulang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan rumah yang perbaikannya belum tuntas karena keterbatasan dana bantuan sebelumnya. Sebagai langkah solutif, pemerintah akan menambah bantuan sebesar Rp20 juta untuk penyelesaian lantai dan aspek fisik rumah lainnya guna memastikan hunian yang layak bagi penghuninya, terutama bagi warga lanjut usia yang tinggal sendirian.

Penataan Kawasan Wisata dan Ekonomi Kreatif Terkait sektor pariwisata di Pangandaran, seperti di kawasan Batu Hiu dan Sodongkopo, ditekankan pentingnya penataan bangunan yang seragam dan rapi. Manajemen pengelolaan makanan dan fasilitas pendukung harus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Penataan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM di pesisir pantai.

Advokasi Kasus Tabungan Siswa Dalam kunjungan tersebut, KDM menerima aspirasi mendesak terkait kasus tabungan siswa di Kecamatan Parigi yang belum dikembalikan selama empat tahun terakhir. Total dana yang tertahan diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar, yang melibatkan beberapa sekolah dasar dan koperasi. Menanggapi hal ini, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait melalui Inspektorat untuk mencari jalan keluar bagi para orang tua siswa agar hak-hak mereka dapat segera terpenuhi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya hadir di tengah masyarakat dengan fokus pada pembangunan jalan, penyediaan listrik, pembangunan jembatan strategis, serta penanganan masalah sosial secara responsif. Upaya ini merupakan bagian dari visi besar untuk menciptakan Jawa Barat yang istimewa melalui pembangunan yang merata dan tata kelola yang transparan.