Atasi Banjir Jabar, KDM Soroti 32 Tanggul Jebol dan Butuh Anggaran Rp 1,2 Triliun

/dalam oleh

SUBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menggelar pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta para kepala daerah di wilayah terdampak banjir. Dalam pertemuan tersebut, KDM menekankan pentingnya solusi permanen untuk mengatasi siklus banjir tahunan yang melanda Bekasi, Karawang, dan Subang.

KDM mengungkapkan bahwa penyebab utama banjir saat ini bukan sekadar faktor alam, melainkan kombinasi dari alih fungsi lahan, penyempitan sungai oleh bangunan liar, serta kerusakan infrastruktur tanggul yang masif.

Krisis Infrastruktur: 32 Tanggul Rusak di Jawa Barat

Berdasarkan data yang dihimpun BBWS Citarum, saat ini teridentifikasi ada 32 titik tanggul yang jebol atau mengalami kerusakan kritis di wilayah Jawa Barat. Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan permanen seluruh tanggul tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.

Kepala BBWS mengakui bahwa anggaran yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. Untuk pemeliharaan rutin (OP) tahun 2025, anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp 50-60 miliar. “Kebutuhannya Rp 1,2 triliun untuk penanganan permanen. Saat ini kami sedang mengusulkan penganggaran secara tahun jamak (multiyear) ke pusat,” jelas pihak BBWS.

Dampak Banjir di Bekasi dan Karawang

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memaparkan kondisi wilayahnya yang menjadi titik hilir pertemuan berbagai sungai dari Bogor. Saat ini, masih ada lima kecamatan di Bekasi yang terendam banjir akibat jebolnya sejumlah tanggul di Muara Gembong, Cabangbungin, dan Pebayuran.

Kondisi serupa terjadi di Karawang. Bupati Karawang Aep Syaepuloh melaporkan bahwa wilayahnya diapit oleh dua sungai besar, Citarum dan Cibet. Meskipun banjir mulai surut, ancaman rembesan air pada tanggul yang kritis masih terjadi di 12 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Karawang sendiri telah mengalokasikan sekitar Rp 10 miliar untuk pembebasan lahan guna pembangunan rumah pompa sebagai solusi penanganan banjir.

Solusi Kolaboratif dan Penataan Ruang

KDM menegaskan tidak ingin pemerintah daerah hanya sibuk membagikan sembako setiap kali banjir datang. Ia mendorong adanya kolaborasi anggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BBWS untuk penanganan darurat tanggul agar warga tidak terus-menerus menjadi korban.

Selain infrastruktur, KDM memerintahkan para camat dan lurah untuk mendata bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara atau lahan milik Dinas Pekerjaan Umum. “Jalan dan sungai harus dikembalikan fungsinya. Saya ingin jalan di Jawa Barat tertata, berdrainase, dan memiliki martabat,” tegas KDM.

KDM juga menyoroti masalah kabel-kabel yang memenuhi gorong-gorong serta pembangunan perumahan yang menutup drainase sebagai faktor penghambat aliran air. Ia meminta pengawasan perizinan perumahan diperketat, terutama di area resapan air.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=mwQ7Men9I-k