KDM Tawarkan Solusi Radikal Atasi Jalan Nasional Rusak: “Serahkan ke Pemda, Biar Pusat Fokus Antar-Provinsi”

/dalam oleh

SUBANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi kemelut kerusakan jalan nasional di wilayah Jawa Barat yang kerap memicu protes keras warga. KDM mengusulkan agar pengelolaan jalan nasional yang melintasi pusat kota diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota atau provinsi.

Langkah ini diambil KDM sebagai respons atas terbatasnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta lambatnya perbaikan di jalur-jalur vital seperti Bekasi-Karawang-Cirebon yang telah memakan korban jiwa.

Alih Kelola Jalan Nasional di Pusat Kota

Dalam pertemuan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, KDM menyoroti fenomena “salah sasaran” kemarahan warga. Meskipun statusnya jalan nasional, warga tetap mendemo bupati atau gubernur jika jalan tersebut berlubang.

“Tawaran saya begini, jalan nasional yang melewati pusat kota di seluruh Jabar diserahkan saja ke kabupaten/kota atau provinsi. Contohnya jalan Pasteur atau Soekarno-Hatta di Bandung, itu serahkan ke Pemkot atau Pemprov,” ujar KDM.

Menurut KDM, dengan mengalihkan beban pemeliharaan jalan di pusat kota ke daerah, Kementerian PU bisa memfokuskan anggaran triliunan rupiah untuk rekonstruksi jalur utama penghubung antar-provinsi yang bebannya jauh lebih berat.

Krisis Anggaran dan Perbaikan “Pacing” Jelang Lebaran

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PU, Hendro, mengakui keterbatasan anggaran pusat. Untuk tahun ini, alokasi pemeliharaan jalan nasional di Jawa Barat hanya sekitar Rp 300 miliar untuk menangani 1.700 km jalan.

Kementerian PU mengungkapkan bahwa rekonstruksi total jalur Bekasi hingga Cirebon membutuhkan dana sekitar Rp 1,4 triliun, namun anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp 500 miliar. Akibatnya, penanganan menjelang mudik Lebaran hanya akan bersifat tambal sulam atau patching.

“Kami instruksikan H-10 Lebaran sudah tidak boleh ada lubang. Tapi memang saat ini penanganannya mayoritas masih bersifat pemeliharaan rutin atau tambal dulu agar fungsional,” jelas pihak Kementerian PU.

Kesepakatan Akses Tol Karawang Barat dan Timur

Selain urusan jalan arteri, pertemuan tersebut juga menyepakati pembagian tugas pembangunan akses tol di Karawang. KDM memastikan Pemerintah Provinsi Jabar akan mengambil alih pembangunan jembatan dan akses di Karawang Barat hingga simpang KIIC.

Sementara itu, Bupati Karawang menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan Rp 20 miliar guna membenahi akses Karawang Timur. Pihak Kementerian PU mengingatkan agar penataan di Karawang Timur memperhatikan aspek keselamatan truk-truk industri besar agar tidak terjadi antrean yang masuk ke badan jalan tol.

Komitmen Peninjauan Lapangan

KDM menegaskan tidak akan berhenti pada kesepakatan di atas meja. Ia berencana melakukan peninjauan lapangan bersama Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi pada hari ketiga bulan Ramadhan untuk memastikan seluruh ruas jalan—baik provinsi, kabupaten, maupun nasional dalam kondisi layak dilintasi.

“Warga Karawang dan Subang yang ngamuk urusan jalan, saya sudah bicara langsung dengan pemilik jalannya (Kementerian PU). Targetnya sebelum Lebaran semua lubang tertutup,” pungkas KDM.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=3JcmwLfwLi0