KDM Beri Arahan Strategis Perumahan: Dari Kritik Pola Pikir ‘Gaya Selangit’ hingga Integrasi Data Digital

DEPOK – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memberikan arahan tajam dan filosofis saat menghadiri acara bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Depok. Dalam pidatonya, KDM menyoroti pergeseran nilai budaya rumah, krisis lahan, hingga pentingnya integrasi data real-time untuk kebijakan pembangunan.

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Depok Supian Suri, jajaran Kementerian PKP, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Kritik Prioritas Hidup dan Peradaban Rumah

Dedi Mulyadi membuka paparannya dengan mengkritik pergeseran skala prioritas masyarakat modern. Menurutnya, banyak orang saat ini lebih mendahulukan kepemilikan gawai, motor, atau mobil ketimbang rumah.

“Orang Jawa Barat dulu punya prinsip rumah harus kokoh dulu baru beli baju bagus. Sekarang terbalik, mobil punya tiga tapi rumah tipe 36 tidak ada garasi, mobil ditaruh di pinggir jalan. Penampilan elit tapi ekonomi sulit,” ujar KDM dengan nada sindiran.

Ia juga mengaitkan masalah perumahan dengan kurangnya perencanaan keluarga. KDM mencontohkan temuan di lapangan di mana warga prasejahtera yang tinggal di hunian sangat sempit justru memiliki anak dalam jumlah banyak, yang pada akhirnya memperumit siklus kemiskinan dan kebutuhan hunian.

Solusi Lahan: Dari Tanah Negara hingga Rumah Vertikal

Menghadapi semakin menyempitnya lahan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, KDM mendorong Kementerian PKP untuk mengidentifikasi tanah-tanah negara yang tidak terpakaim seperti eks-perkebunan untuk dijadikan kawasan permukiman.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga lahan subur di Jawa untuk ketahanan pangan, sehingga pembangunan rumah harus mulai beralih ke konsep vertikal (apartemen) dan terintegrasi dengan kawasan industri.

“Saya akan mengeluarkan Pergub agar setiap kawasan industri wajib menyediakan hunian vertikal bagi pekerjanya. Ini untuk efisiensi biaya transportasi dan mencegah mencerabut akar budaya warga lokal,” tegasnya.

Integrasi Data dan Anggaran Survei Rp 50 Miliar

Salah satu poin krusial yang disampaikan KDM adalah kelemahan data pembangunan di Indonesia. Ia menilai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali tidak faktual karena keterbatasan responden dan waktu pembaruan.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dana antara Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar untuk melakukan survei data statistik real masyarakat Jawa Barat secara objektif setiap tahun.

“Kita butuh database yang diperbarui setiap hari melalui sistem di tingkat RT. Jadi Pak Walikota bisa lihat di layar HP berapa penduduk yang lahir, meninggal, atau menikah hari ini. Jangan sampai orang sudah dikubur tapi masih dapat bantuan sosial karena datanya basi dua tahun lalu,” pungkas KDM.

Rumah Bukan Komoditas Investasi

KDM juga mengusulkan adanya batasan agar rumah tidak dijadikan sarana investasi yang berlebihan oleh kelompok kaya, karena hal tersebut merugikan masyarakat menengah ke bawah yang semakin sulit mengakses kepemilikan tanah. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mengakuisisi perumahan-perumahan kosong yang tidak dihuni untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=YINfYWmDLIk