Tanggapi Kemendagri, Dedi Mulyadi Tegaskan Jabar Tetap Tertibkan ODOL

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap akan konsisten melakukan penindakan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Sikap ini diambil meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengevaluasi Surat Edaran (SE) Gubernur terkait pengaturan operasional angkutan barang tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi usai melakukan dialog dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta para pengembang perumahan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026). Dedi menilai, ketegasan terhadap truk obesitas ini adalah harga mati demi melindungi kualitas infrastruktur jalan di Jawa Barat.

Infrastruktur Bagus Harus Dijaga

Dalam sesi tanya jawab yang terekam dalam video di kanal YouTube Lembur Pakuan Channel, Dedi mengungkapkan kegelisahannya atas kerusakan jalan yang sering kali disebabkan oleh muatan berlebih. Ia menekankan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan di Jawa Barat menggunakan anggaran yang tidak sedikit, sehingga sangat disayangkan jika harus cepat rusak karena pelanggaran aturan muatan.

“Ya kita terus dong, kita akan mengarah pada penegakan. Karena apa? Infrastruktur Jabar sudah bagus, sayang. Masa mau dilewatin sama ODOL terus. Capek bangun jalannya,” tegas Dedi dengan nada lugas.

Menanggapi rencana evaluasi dari Kemendagri, mantan Bupati Purwakarta ini mempersilakan pemerintah pusat melakukan kajian. Namun, ia mengingatkan konsekuensi fiskal jika kebijakan pembatasan tersebut dicabut. Dedi menyebutkan bahwa saat ini alokasi dana transfer ke daerah justru mengalami pengurangan, sementara beban perbaikan infrastruktur terus meningkat.

“Ya terserah Kemendagri, kalau Kemendagri juga mau menyiapkan alokasi tambahan untuk Pemprov Jabar untuk membangun jalan nggak apa-apa. Tapi kan faktanya kita (anggaran) dikurangi,” tuturnya.

Moratorium Perumahan dan Tambang demi Lingkungan

Selain masalah jalan, dalam forum tersebut Dedi Mulyadi juga menjelaskan alasan di balik kebijakannya melakukan moratorium terhadap pembangunan perumahan dan aktivitas penambangan di beberapa wilayah. Menurutnya, Jawa Barat tengah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang akut akibat tata ruang yang tidak terkendali.

Dedi memaparkan bahwa berdasarkan analisis, Jawa Barat telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektar lahan terbuka hijau yang kini berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini memicu banjir hebat di berbagai wilayah seperti Bogor, Bekasi, dan Karawang.

“Membangun adalah membuat rasionalisasi. Saya tidak akan menghambat perusahaan siapapun, tapi tugas saya sebagai gubernur adalah mencoba membenahi sesuatu yang menurut saya kalau diteruskan akan jadi bencana,” jelas Dedi.

Dedi secara khusus menyoroti pengembang yang membangun di daerah rawan bencana atau lahan produktif. Ia meminta para pengembang untuk beralih ke konsep rumah vertikal atau apartemen bersubsidi guna menyelamatkan lahan sawah yang tersisa. “Pertanyaannya, kita ini pengin cepat kiamat Jawa Barat?” cetusnya.

Solusi Pajak Tambang dan Pembangunan Desa

Terkait sektor pertambangan, Dedi Mulyadi merencanakan reformasi distribusi pajak. Ia mengusulkan agar pajak tambang tidak hanya habis di tingkat kabupaten, tetapi 60 persennya harus dikembalikan ke desa-desa yang menjadi lokasi penambangan.

Hal ini bertujuan agar daerah yang mengalami kerusakan lingkungan akibat tambang mendapatkan kompensasi berupa infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang layak. “Jangan sampai daerah tambang malah menjadi daerah kumuh, pendidikannya tertinggal, sementara sumber daya alamnya habis dikuras,” tambahnya.

Langkah-langkah strategis ini, mulai dari penertiban ODOL hingga moratorium perumahan, menurut Dedi adalah bagian dari visi pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan bagi warga Jawa Barat.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=f44SKNjeB5o