Tagih Utang BUMN Rp 3,7 Triliun di Bank BJB, Dedi Mulyadi Surati CEO Danantara

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih menunggak utang di Bank BJB. Total kewajiban yang belum diselesaikan tersebut mencapai Rp 3,7 triliun, sebuah angka yang dinilai menjadi beban berat bagi bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

Persoalan ini diungkapkan Dedi Mulyadi saat menghadiri diskusi terkait pembentukan Danantara yang digelar oleh Nagara Institute di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026). Dalam forum tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini secara gamblang merinci daftar perusahaan pelat merah yang memiliki tunggakan besar.

Daftar BUMN Penunggak Utang

Dalam pemaparannya yang terekam dalam video di kanal YouTube Lembur Pakuan Channel, Dedi Mulyadi membacakan rincian utang tersebut langsung dari ponsel pribadinya. Ia menyebutkan bahwa selama ini perusahaan-perusahaan tersebut hanya membayar bunga dan kerap mengajukan restrukturisasi tanpa ada kejelasan pelunasan pokok utang.

“Jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang sudah pinjam duit belum bayar,” ujar Dedi dengan nada tegas.

Berdasarkan data yang dipaparkan, beberapa BUMN dengan tunggakan signifikan di antaranya:
* PT Kimia Farma: Rp 950 miliar
* PT Rajawali Nusindo: Rp 403 miliar
* PT Wijaya Karya (dua kewajiban): Rp 278 miliar dan Rp 511 miliar
* PT PP Semarang-Demak: Rp 239 miliar
* PT Papros: Rp 98 miliar
* PT Perikanan Indonesia: Rp 96 miliar
* PT Waskita Karya: Rp 91 miliar
* PT Barata Indonesia: Lebih dari Rp 89 miliar

Total akumulasi utang tersebut mencapai sekitar Rp 3,6 triliun hingga Rp 3,7 triliun. Menurut Dedi, kondisi ini sangat ironis karena seharusnya BUMN menjadi motor penggerak ekonomi yang membantu daerah, bukan justru membebani kas daerah melalui bank miliknya.

Menyurati CEO Danantara

Langkah konkret telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani. Surat tersebut bertujuan untuk menagih komitmen pelunasan dari BUMN-BUMN yang kini berada di bawah payung koordinasi badan baru tersebut.

“Sudah ada respons positif, mudah-mudahan segera bisa ada realisasi,” ungkap Dedi terkait progres surat tersebut.

Sindiran “Negara Institute” dan Pengelolaan BUMD

Selain menyoroti utang BUMN, Dedi Mulyadi juga memberikan pandangan kritis terhadap pola kepemimpinan lembaga keuangan. Ia menekankan pentingnya faktor integritas dibandingkan sekadar kepintaran akademis.

“Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti, daripada orang pintar tapi tolol,” cetusnya. Kalimat ini merujuk pada pengalamannya melihat BUMD yang nyaris mengalami kerugian triliunan rupiah akibat kebijakan pimpinan yang dianggapnya tidak memiliki “hati” dalam mengelola aset daerah.

Dedi juga menceritakan pengalamannya dalam merasionalisasi anggaran di Jawa Barat, termasuk penghentian praktik pemborosan seperti penyewaan mobil listrik oleh BUMD kepada Pemda Jabar yang mencapai Rp 11 miliar per tahun. Ia menilai banyak anak perusahaan BUMD dibentuk hanya untuk “mengaburkan” arus uang pendapatan.

Visi Konservasi dan Profit

Dalam durasi video tersebut, Dedi Mulyadi juga menyoroti peran BUMN seperti PTPN dan Perhutani di Jawa Barat. Ia meminta agar logika profit oriented (orientasi keuntungan) pada lahan-lahan kritis segera diubah menjadi logika konservasi.

Menurutnya, eksploitasi hutan dan kebun teh demi mengejar setoran hanya akan mendatangkan bencana yang biaya pemulihannya jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat. “Harga kayunya mungkin hanya 20 miliar, tapi recovery bencananya lebih dari 500 miliar,” jelasnya.

Ia berharap dengan hadirnya Danantara, ada pemisahan yang jelas antara BUMN yang memang berfungsi mencari laba dan BUMN yang harus menjalankan fungsi konservasi demi menjaga keberlangsungan air dan lingkungan di Jawa Barat.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=LyAlvuLVOtA