Banjir Berulang di Perumahan Bekasi, Gubernur Jabar Tegur Pengembang: Jangan Lepas Tangan saat Warga Terdampak

Bandung – Keluhan warga terkait banjir berulang di kawasan perumahan Bekasi, khususnya di wilayah Harapan Indah, kembali mencuat dan mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Keluhan tersebut disampaikan warga melalui media sosial setelah banjir kembali merendam rumah mereka untuk kesekian kalinya.

Dalam unggahan tersebut, warga mengungkapkan kondisi banjir yang disebut terjadi hingga satu hingga dua kali dalam sepekan. Bahkan, warga menyampaikan keponakannya meninggal dan harus dievakuasi oleh tim SAR akibat banjir yang melanda kawasan permukiman.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa banjir yang melanda Bekasi saat ini banyak terjadi di kawasan perumahan yang sebelumnya dipromosikan sebagai wilayah bebas banjir. Menurutnya, persoalan ini merupakan dampak dari carut-marut tata ruang dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.

“Kita paham bahwa kebijakan penghentian pembangunan perumahan di daerah rawan bencana adalah bagian dari upaya menyelesaikan persoalan tata ruang dan pembangunan di Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.

Ia menyoroti sikap sejumlah pengembang perumahan yang dinilai tidak bertanggung jawab saat kawasan yang mereka bangun terdampak banjir. Dedi menyebut, ketika warga mengalami kesulitan, developer justru tidak hadir menemui konsumennya, dan lebih fokus mengurus izin pembangunan baru.

“Yang paling memprihatinkan, saat warga berteriak minta pertolongan, pengembang yang dulu menjanjikan hunian nyaman dan aman justru tidak datang. Mereka sibuk mengajukan izin baru,” tegasnya.

Gubernur Dedi Mulyadi secara terbuka mengajak seluruh pengembang perumahan di Jawa Barat untuk turun langsung ke lapangan, menemui warga, dan bersama pemerintah mencari solusi atas banjir yang terjadi di kawasan yang mereka bangun.

Ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, mengingat pengembang juga telah memperoleh keuntungan saat membangun dan memasarkan perumahan tersebut.

“Ketika mengembangkan perumahan, pasti ada keuntungan yang diperoleh. Maka tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dijalankan,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya memuaskan, serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi demi keselamatan dan kenyamanan warga.

sumber: https://www.tiktok.com/@dedimulyadiofficial/video/7598337776127397128