Janji Gubernur Jabar Terealisasi, Bantuan Sosial Penutupan Tambang Mulai Disalurkan di Bogor

KAB. BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi memulai penyaluran bantuan kerawanan sosial bagi masyarakat di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang terdampak kebijakan penutupan tambang. Langkah ini merupakan bentuk realisasi janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada warga yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan tersebut pada Oktober 2025 lalu.

Transparansi dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menegaskan bahwa penyaluran bantuan yang baru terealisasi pada tahun anggaran 2026 ini bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap rupiah yang keluar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Ini adalah uang rakyat yang dikelola pemerintah provinsi, sehingga realisasinya harus sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Tidak bisa asal bagikan, kami harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi dalam pertemuan tersebut. Ia juga menghimbau agar jajaran pemerintah desa dan kecamatan tidak terprovokasi oleh informasi simpang siur yang tidak jelas latar belakang kepentingannya.

Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat

Penutupan tambang pada tahun 2025 memberikan dampak sistemik tidak hanya bagi pekerja tambang langsung, tetapi juga bagi sektor informal di sekitarnya. Berbagai lapisan masyarakat mulai dari mantan kuli batu, pedagang keliling, hingga teknisi kelistrikan mengungkapkan beratnya beban hidup tanpa penghasilan tetap.

Salah seorang warga yang merupakan mantan kuli penata muatan (peretaan) mengaku sempat kesulitan membiayai sekolah anaknya yang menempuh pendidikan di pesantren wilayah Pangandaran. “Alhamdulillah, sekarang bantuan cair bisa untuk kirim biaya sekolah anak,” ungkapnya.

Warga lain, seorang teknisi listrik di salah satu perusahaan tambang, berencana menggunakan uang bantuan tersebut untuk melunasi utang yang menumpuk selama masa menganggur. “Selama ini hanya kerja panggilan yang tidak menentu, bantuan ini sangat menambah napas kami yang terdampak,” katanya.

Kisah Pedagang dan Harapan Pembukaan Kembali

Ibu Liana, seorang janda dengan empat orang anak, menceritakan bagaimana penghasilannya merosot tajam. Dulu, ia bisa mengantongi Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per hari dengan berdagang di area tambang, namun kini ia harus berkeliling kampung dengan hasil yang tidak menentu. Ia pun secara jujur berharap agar tambang dapat dibuka kembali secara stabil agar usahanya bisa lancar.

Senada dengan Liana, seorang ibu yang berprofesi sebagai penjual tahu keliling juga mengeluhkan nasibnya. Selain terdampak penutupan tambang, rumahnya sempat terendam banjir akibat pembangunan jalan yang belum tuntas, yang merusak peralatan rumah tangganya.

Menuntut Solusi Jangka Panjang

Meskipun bantuan tunai ini disambut baik, warga tetap menyuarakan aspirasi mengenai solusi jangka panjang. Firman, seorang mantan supplier di area pertambangan, menekankan pentingnya penyediaan lapangan kerja alternatif.

“Kesan saya, bantuan ini memang sesuai janji gubernur dan kami berterima kasih. Namun, jika memang tambang harus ditutup permanen, pemerintah harus menghadirkan alternatif lapangan pekerjaan yang efektif bagi kami,” tuturnya.

Proses penyaluran bantuan ini dilakukan melalui rekening Bank BJB dan berlangsung secara tertib di kantor desa setempat dengan pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga yang berhak.

sumber: https://www.youtube.com/watch?v=8fTkemDPit0