DEDI MULYADI PUJI KINERJA ASN JABAR DAN TEGASKAN KOMITMEN PEMBANGUNAN TANPA WARISKAN UTANG

BANDUNG* – Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Bale Gede Pakuan pada minggu kedua Januari 2026, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus arahan strategis kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya kinerja yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat serta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Apresiasi Kinerja ASN dan Strategi Komunikasi Organik

Dedi Mulyadi mengawali arahannya dengan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Pemprov Jabar yang dinilai telah bekerja dengan baik dan menyajikan hasil nyata bagi kebahagiaan masyarakat. Ia menyoroti fenomena baru dalam komunikasi publik di Jawa Barat, di mana pemerintah kini tidak lagi bergantung pada jasa buzzer atau anggaran komunikasi yang tinggi untuk membangun citra.

Menurutnya, rakyat Jawa Barat kini secara organik bergerak untuk mensiarkan program pembangunan karena manfaatnya telah “Kadeuleu, Kareunge, dan Karasa” (terlihat, terdengar, dan terasa). “Hari ini rakyat Jawa Barat sudah tergerak hatinya mensiarkan, memposting, meriwayatkan seluruh program pembangunan… baik sisi negatifnya maupun sisi positifnya,” ujar Dedi.

Kritik ASN “Pemburu Tunjangan” dan Realitas Anggaran

Meski memberikan pujian, Dedi juga melontarkan kritik tajam terhadap mentalitas sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyayangkan adanya pihak yang memilih jalur fungsional hanya untuk menghindari tugas berat namun tetap ingin menikmati tunjangan besar. Ia menegaskan bahwa abdi negara harus memiliki sikap ksatria dalam memikul tanggung jawab, bukan sekadar menjadi “abdi tunjangan”.

Terkait isu anggaran, Dedi menjelaskan bahwa penyerapan anggaran infrastruktur yang mencapai 100 persen adalah sebuah keberhasilan, meski mengakibatkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menurun drastis dari triliunan menjadi sekitar Rp 500 ribu. Ia juga mengklarifikasi keterlambatan pembayaran kontraktor sebesar Rp 629 miliar, yang menurutnya hanyalah masalah pergeseran administrasi dari Desember ke Januari, bukan merupakan kegagalan bayar atau pinjaman seperti dana PEN.

Fokus Kebutuhan Dasar dan Martabat Wilayah

Dedi menegaskan bahwa fokus pemerintahannya di tahun 2026 tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun sering terabaikan, seperti ruang kelas yang memadai, jalan yang mulus, irigasi yang baik, akses listrik, serta layanan kesehatan yang merata.

“Negara hadir untuk menyelesaikan itu… merupakan kewajiban asasi pemimpin untuk hadir di tengah-tengah masyarakatnya,” tegasnya. Selain itu, ia menyoroti estetika wilayah perbatasan sebagai cerminan martabat sebuah daerah, di mana pembangunan harus dilakukan dengan pikiran yang “adiluhung”.

Prinsip Ekonomi Lokal dan Efisiensi

Dalam hal efisiensi, Dedi mencontohkan penggunaan Bale Gede Pakuan untuk pertemuan besar sebagai upaya menghemat anggaran sewa hotel. Ia menginstruksikan agar uang Jawa Barat harus berputar di dalam wilayah sendiri dengan memberdayakan pengrajin dan bahan baku lokal, seperti bambu dari Sukabumi atau tenaga kerja dari Tasikmalaya dan Garut.

Satu poin krusial yang ia tekankan adalah komitmen mengenai utang daerah. Dedi bersumpah bahwa seluruh pinjaman pemerintah provinsi tidak boleh melewati masa kepemimpinannya. “Tidak boleh pemimpin meninggalkan hutang pada generasi berikutnya,” ujarnya tegas.

Kepemimpinan yang Melayani dan Sisi Personal

Sebagai pemimpin, Dedi mengaku telah memangkas protokol-protokol yang dianggap berlebihan dan menghambat kedekatannya dengan warga. Baginya, pemimpin bertugas untuk menunjukkan arah, bukan sekadar diarahkan oleh protokol.

Di sisi personal, Dedi juga membagikan komitmennya terhadap putri bungsunya, Nyi Hyang. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah mendampingi pertumbuhan sang anak dan tidak akan menikah kembali selama belum mendapatkan izin dari putrinya.

Digitalisasi dan Keadilan Sosial

Menutup arahannya, Dedi menyinggung soal fleksibilitas kerja di era digital (WFH). Ia berpendapat bahwa kehadiran fisik di kantor tidak sepenting produktivitas dan makna kehadiran itu sendiri. Ia juga meminta perhatian khusus bagi panti-panti sosial agar memiliki fasilitas yang layak layaknya hotel bintang lima sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga terlantar.

Terakhir, ia menyinggung pengelolaan Masjid Raya yang kini diserahkan kepada pihak ahli waris/nadzir wakaf, dengan catatan agar pengelolaan dilakukan secara mandiri dan transparan, mengingat potensi pendapatan dari parkir dan lingkungan masjid yang sangat besar.

sumber : https://www.youtube.com/watch?v=GdE6vG53kA8